Oleh: Rizky Kabakoran
Pegiat Sosial dan Pemerhati Lingkungan, Direktur Cahaya Dari Timur Community
Banjir yang kembali menyergap Kota Ambon bukan lagi sekadar bencana tahunan. Ini adalah panggilan darurat atas rusaknya sistem perencanaan kota, lemahnya manajemen lingkungan, dan ketidakmampuan pemerintah daerah untuk keluar dari pola pikir reaktif. Setiap tahun air naik, warga menderita, lalu reda tanpa solusi. Dan begitu seterusnya.
Banyak yang menyalahkan cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi. Tapi benarkah alam satu-satunya yang bersalah? Padahal sejak dahulu kita tahu, Ambon adalah kota hujan. Yang tidak kita antisipasi adalah fakta bahwa pembangunan kota berjalan tanpa memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Drainase buruk, sungai tercemar, dan hutan ditebang menjadi saksi dari pengkhianatan kita terhadap alam. Ketika alih fungsi lahan dan proyek reklamasi dibiarkan liar tanpa kendali, maka banjir adalah keniscayaan. Ketika tumpukan sampah dibiarkan menyumbat sungai dan saluran air, maka genangan menjadi biasa. Yang luar biasa adalah pembiarannya.
Saatnya Berubah: Solusi Nyata Bukan Janji Politik
Kota Ambon tidak butuh pidato belas kasihan. Kita butuh tindakan konkret. Ada lima langkah yang bisa dan harus segera dilakukan:
Audit Total Sistem Drainase Kota Ambon. Pemkot harus membuka data drainase kepada publik, menggandeng ahli tata ruang dan infrastruktur dari universitas atau lembaga independen untuk mengevaluasi dan membenahi jalur air.
Moratorium Proyek Reklamasi dan Alih Fungsi Lahan. Proyek yang mengancam kawasan resapan air dan sempadan sungai harus dihentikan sementara untuk evaluasi dampaknya terhadap banjir.
Normalisasi Sungai dan Penertiban Bangunan Ilegal. Harus ada tindakan tegas, bukan kompromi, terhadap bangunan liar di bantaran sungai yang mempersempit aliran air.
Edukasi Massal dan Revolusi Budaya Lingkungan. Pemerintah perlu meluncurkan gerakan besar-besaran yang melibatkan sekolah, komunitas agama, dan media lokal untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan.
Pengelolaan Anggaran Lingkungan yang Transparan dan Partisipatif. Masyarakat berhak tahu dan turut mengawasi penggunaan anggaran untuk program penanganan banjir, agar tidak hanya jadi proyek musiman yang menguntungkan segelintir pihak.
Kita Semua Bertanggung Jawab
Banjir adalah luka kolektif. Tapi jika terus dibiarkan, ia akan menjadi kutukan tahunan yang mempermalukan akal sehat dan kepemimpinan kita. Pemerintah tidak boleh terus bersikap reaktif. Warga tidak boleh apatis. Dan para elite tidak boleh terus-menerus bermain di balik proyek atas nama “pemulihan”.
Kota Ambon punya sejarah besar dan masa depan yang layak diperjuangkan. Tapi semua itu akan tenggelam jika kita tidak segera bergerak dengan akal sehat dan keberanian moral.
