Ambon — Komisi I DPR RI kembali menyoroti urgensi penguatan stabilitas keamanan di kawasan timur Indonesia, khususnya di Maluku dan Maluku Utara, menyusul dihentikannya program Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Negara sejak Januari 2026. Penghentian operasi tersebut dinilai telah membuka kembali potensi konflik sosial di wilayah kepulauan dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Sorotan ini mengemuka...