Warga Terjepit, Ansor Maluku Desak Evaluasi Tarif Kapal

Ambon – Suara protes terhadap tarif kapal milik PT Pelayaran Dharma Indah semakin menguat. Wakil Ketua Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Wilayah Maluku, Al Walid Muhammad, menilai itu telah menambah beban berat masyarakat kepulauan, terutama pengguna jasa penyeberangan rute Namlea–Ambon di kapal KM Cantika Lestari 8A.

Menurut Al Walid, lonjakan tarif tiket penumpang bukan satu-satunya masalah. Kini, biaya untuk barang yang ikut berlayar juga melonjak jauh dari ribuan bahkan ratusan ribu per item barang, tanpa penjelasan yang transparan dari pihak pengelola kapal.

“Bayangkan, masyarakat kecil yang membawa barang kebutuhan pokok dari Ambon ke Namlea kini harus membayar tambahan ratusan ribu rupiah. Ini sangat memberatkan, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sulit,” ujar Al Walid di Ambon, Senin (7/10).

Lebih miris lagi, tarif pengangkutan jenazah di kapal tersebut dikabarkan mencapai Rp15 juta. Angka ini dinilai tidak manusiawi dan mencederai rasa kemanusiaan, terutama bagi keluarga kurang mampu yang ingin memulangkan jenazah ke kampung halaman.

“Ini bukan sekadar soal bisnis, tapi soal kemanusiaan. Ketika jenazah pun dipatok dengan harga belasan juta, di mana letak kepedulian sosial kita sebagai bangsa?” tegasnya.

Al Walid menilai, kebijakan sepihak itu mencerminkan minimnya pengawasan terhadap pelayanan publik di sektor pelayaran, padahal aturan hukum sudah jelas mengatur agar pelayanan transportasi laut tetap berpihak kepada masyarakat.

Ia menyebut, PT Pelayaran Dharma Indah berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, hingga Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Laut Perintis, yang menekankan keadilan dan keterjangkauan pelayanan publik.

Gerakan Pemuda Ansor Wilayah Maluku menegaskan akan memberikan perhatian serius dan melakukan pemantauan penuh terhadap kebijakan tarif yang dianggap menindas masyarakat tersebut.

“Kami menuntut transparansi dan evaluasi menyeluruh terhadap  PT Pelayaran Dharma Indah. Rakyat kepulauan sudah cukup lelah menghadapi mahalnya biaya hidup. Jangan biarkan mereka semakin terisolasi karena tarif kapal yang tak masuk akal,” pungkas Al Walid.

Unggulan

Rekomendasi

Memberikan informasi yang akurat, memberikan wadah aspirasibagi masyarakat serta memberikan inspirasi untuk masyarakat luas.

Featured Posts

Follow Us