Ambon, 14 Oktober 2025 — Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Provinsi Maluku, H. Ridwan Nurdin, yang akrab disapa Lasongkok Tinggi, menyuarakan seruan boikot terhadap stasiun televisi TRANS7 atas tayangan program yang dinilai mendistorsi kehidupan pesantren dan kiai di Indonesia.
Dalam pernyataannya, Ridwan menilai tayangan tersebut telah menodai marwah pesantren dan menyinggung perasaan para santri, kyai, serta masyarakat pesantren yang selama ini menjadi benteng moral bangsa. Ia menegaskan, kiai bukanlah komoditas pemberitaan, melainkan penjaga ilmu, moral, dan akhlak bangsa yang seharusnya dihormati, bukan dijadikan bahan sensasi media.
“Tidak ada satu pun media yang berhak menjadikan pesantren atau kiai sebagai bahan framing negatif. Apa yang dilakukan TRANS7 jelas mencederai nilai-nilai luhur pendidikan Islam dan merusak kepercayaan publik terhadap dunia pesantren,” tegas Ridwan di Ambon, Senin (14/10).
Ridwan menilai, tayangan dalam program Xpose yang ditayangkan TRANS7 telah menyalahi prinsip etika jurnalistik dan berpotensi melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Ia mendorong Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut secara serius dan transparan.
“Kami mendorong KPI untuk bertindak tegas. Media harus diingatkan bahwa kebebasan pers bukan berarti bebas dari tanggung jawab moral,” ujarnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap umat dan pesantren, GP Ansor Maluku juga menuntut TRANS7 menayangkan program penyeimbang yang menampilkan peran positif santri, pesantren, dan kiai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu dianggap sebagai langkah etis untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menjaga keseimbangan informasi di ruang media.
“Jika punya integritas, TRANS7 harus berani menayangkan program yang menunjukkan kiprah santri dan kiai yang sesungguhnya yang mendidik, membangun, dan menanamkan nilai kebangsaan,” tambahnya.
Meski menyerukan boikot, Ridwan mengimbau seluruh santri dan masyarakat pesantren agar tetap tenang, beradab, dan menempuh langkah hukum sesuai prosedur yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa seluruh kader Ansor dan Banser Maluku diminta tetap satu komando, menunggu arahan resmi dari organisasi, agar sikap yang diambil tetap dalam koridor organisasi dan hukum.
“Kemarahan kita harus terukur dan bermartabat. Kita lawan dengan cara beradab, bukan dengan kebencian. Pesantren adalah benteng peradaban dan Ansor akan selalu menjaganya,” tutup Ridwan Nurdin.
