WEDA – Keprihatinan mendalam atas kondisi mencekam di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, kini menyuar hingga ke wilayah industri Weda, Halmahera Tengah. Pengurus Wilayah Upu Ana Amariang (UAA) Weda secara tegas mengecam aksi pemboman dan pertikaian yang terus terjadi, serta mendesak adanya langkah “tangan besi” dari aparat penegak hukum.
Ketua UAA Wilayah Weda Iksan Lessy menyatakan bahwa laporan mengenai eskalasi penggunaan bom rakitan di Negeri Liang telah menciptakan ketakutan luar biasa bagi keluarga mereka di kampung halaman. Menurutnya, kondisi ini sudah tidak bisa lagi diselesaikan hanya dengan sekadar imbauan.
Dalam keterangannya, Ketua UAA Weda menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang radikal untuk memutus rantai kekerasan. Ia meminta pihak berwenang tidak ragu mengambil tindakan tegas terhadap aktor-aktor yang sengaja memelihara konflik.
“Kami di Weda memantau dengan rasa geram. Penggunaan bom itu adalah bentuk teror! Kami mendesak Kepolisian dan TNI untuk segera menyisir, menangkap, dan memenjarakan aktor intelektual di balik kerusuhan ini. Negara harus hadir dengan taring yang tajam, jangan sampai para pelaku kriminal ini merasa kebal hukum,” tegas Ketua UAA Weda.
Ia juga menambahkan bahwa pasifnya aparat di lapangan hanya akan membuat pelaku anarkis semakin berani melakukan perlawanan secara terbuka.
Sikap abai yang ditunjukkan oleh Pemerintah Negeri Liang juga tak luput dari sorotan tajam UAA Weda. Krisis kepemimpinan di tingkat desa dianggap sebagai pemicu utama mengapa konflik ini tak kunjung reda.
“Raja dan perangkat Saniri Negeri Liang harus dievaluasi total. Kami melihat ada pembiaran dan kegagalan dalam merangkul masyarakat. Jika pemimpin lokal sudah tidak punya wibawa untuk mendamaikan warga, maka Bupati dan Gubernur wajib segera melakukan audit kinerja dan mengambil langkah darurat kepemimpinan,” ujarnya lagi.
Mewakili para putra daerah di Halmahera Tengah, UAA Weda melayangkan empat poin desakan:
- Penangkapan Tanpa Kompromi: Tangkap otak di balik aksi pemboman dan pembacokan untuk memulihkan rasa keadilan.
- Pos Keamanan Terpadu Permanen: Menuntut pembangunan pos TNI-Polri di titik-titik krusial guna menghentikan penyelundupan senjata dan bahan peledak.
- Intervensi Pemerintah Daerah: Mendesak Gubernur dan Bupati turun langsung sebagai mediator utama karena perangkat desa dianggap sudah lumpuh.
- Audit Kinerja Raja Liang: Meminta pertanggungjawaban administratif dan moral dari pimpinan negeri atas pembiaran konflik yang berlarut-larut.
“Liang adalah negeri yang bermartabat, jangan biarkan hancur oleh segelintir kelompok anarkis. Kami menuntut stabilitas keamanan dikembalikan agar warga bisa hidup tanpa dihantui ledakan bom. Negara tidak boleh kalah!” tutup Ketua UAA Weda Yang biasa di Sapa Dengan Sapaan Ucok.
