NAMROLE – Gelombang protes atas kondisi keamanan di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, terus meluas hingga ke Kabupaten Buru Selatan. Dewan Pimpinan Cabang Upu Ana Amariang (UAA) Buru Selatan menyatakan sikap keras dan mengutuk aksi anarkis penggunaan bom rakitan yang telah merusak tatanan sosial di negeri tersebut.
Ketua UAA Buru Selatan M Yajid Ulath S,H menegaskan bahwa sebagai bagian dari keluarga besar putra-putri daerah, pihaknya tidak bisa tinggal diam melihat tanah kelahiran mereka berubah menjadi zona konflik yang mematikan.
Dalam keterangannya, Ketua UAA Buru Selatan menyentil kinerja aparat keamanan di lapangan yang dinilai kurang agresif dalam melakukan penindakan. Ia menuntut adanya aksi nyata yang lebih dari sekadar penjagaan perimeter.
“Negara tidak boleh terlihat lemah di hadapan para kriminal. Kami mendesak kepolisian dan TNI di lapangan untuk berhenti menjadi penonton. Segera lakukan penyisiran, tangkap aktor intelektual, dan seret para pelaku pengeboman ke penjara! Siapa pun yang bermain di balik konflik ini harus diungkap,” tegasnya.
Menurutnya, pembiaran terhadap pelaku kekerasan hanya akan menumbuhkan keberanian bagi kelompok kriminal untuk terus menantang hukum dan mengancam nyawa warga yang tidak berdosa.
Selain menyoroti aspek keamanan, UAA Buru Selatan juga memberikan kritik tajam terhadap Pemerintah Negeri Liang. Ia menilai ada stagnasi kepemimpinan yang membuat konflik ini terus berulang tanpa solusi permanen.
“Kami menilai Raja beserta Saniri Negeri Liang seolah mandul dalam menjalankan fungsi adat dan pemerintahan. Tidak adanya langkah mediasi yang konkret membuktikan bahwa kepemimpinan lokal telah gagal total. Kami minta Bupati dan Gubernur segera turun tangan melakukan evaluasi jabatan terhadap Raja Liang,” ujarnya lagi.
Mewakili aspirasi kader UAA di Buru Selatan, ia merumuskan tuntutan utama sebagai berikut:
1.Gakkum Tegas & Terukur: Penangkapan aktor intelektual dan pelaku pembacokan tanpa diskriminasi hukum.
- Pangkalan Keamanan Tetap: Pembangunan pos pengamanan terpadu (TNI-Polri) di lokasi-lokasi rawan konflik untuk menjamin stabilitas jangka panjang.
- Audit Kinerja Pemerintahan Desa: Meminta evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas Raja dan Perangkat Negeri Liang oleh pemerintah daerah.
- Rekonsiliasi Langsung: Pemerintah Provinsi dan Kabupaten harus memfasilitasi dialog damai yang melibatkan seluruh elemen masyarakat secara transparan.
“Situasi di Liang sudah masuk tahap darurat. Jangan tunggu sampai jatuh korban jiwa lebih banyak. Kami di perantauan merasa sangat terluka melihat kondisi ini. Pulihkan keamanan, kembalikan kedamaian di Negeri Liang sekarang juga!” tutup Ketua UAA Buru Selatan Yang biasa di Sapa (Etok)
