Ambon — Aktivis pemuda Kosgoro 1957 Provinsi Maluku, Friady Toisuta, menilai seruan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa terkait ketimpangan fiskal nasional sebagai langkah penting dalam mendorong keadilan anggaran bagi provinsi kepulauan.
Menurut Friady, persoalan ketimpangan fiskal bukan isu baru, namun hingga kini belum mendapatkan solusi kebijakan yang benar-benar menjawab karakteristik geografis daerah kepulauan seperti Maluku.
“Indonesia adalah negara kepulauan, tetapi pendekatan fiskalnya masih berorientasi daratan. Ini yang menyebabkan provinsi kepulauan menghadapi biaya pelayanan publik yang jauh lebih tinggi, namun dengan kapasitas fiskal yang terbatas,” kata Friady kepada wartawan, Rabu (21/1/2026).
Ia menjelaskan, formula Dana Alokasi Umum (DAU) selama ini masih didominasi indikator jumlah penduduk dan luas daratan, sementara luas wilayah laut serta jumlah pulau berpenghuni belum menjadi variabel utama dalam perhitungan anggaran. Padahal, bagi daerah kepulauan, laut bukan pemisah, melainkan ruang hidup dan ruang layanan.
Friady juga menyoroti beban target nasional yang dibebankan kepada pemerintah daerah, mulai dari penurunan stunting, pengendalian inflasi, hingga penghapusan kemiskinan ekstrem. Namun, di sisi lain, ruang fiskal daerah justru semakin terbatas akibat kebijakan penganggaran yang sangat terikat.
“Daerah diminta mencapai target-target nasional, tetapi fleksibilitas penggunaan anggaran semakin sempit. Kondisi ini membuat pemerintah daerah sulit merespons kebutuhan lokal secara cepat, terutama dalam situasi darurat atau bencana,” ujarnya.
Terkait Dana Bagi Hasil (DBH), Friady menilai pemerintah pusat perlu meninjau ulang skema pembagian hasil dari sektor ekonomi hijau dan hilirisasi. Menurutnya, daerah sering kali menanggung dampak lingkungan dan beban infrastruktur, namun tidak memperoleh manfaat fiskal yang seimbang.
“Jika transisi ekonomi hijau terus didorong, maka keadilan fiskal dan keadilan ekologis harus berjalan beriringan. Daerah penghasil dan terdampak tidak boleh hanya menerima risiko, sementara manfaat ekonominya terpusat,” katanya.
Sebagai aktivis pemuda, Friady berharap momentum pembahasan APBN 2026 dapat dimanfaatkan untuk melakukan koreksi kebijakan fiskal secara lebih berkeadilan, khususnya bagi provinsi kepulauan.
“Ini bukan soal meminta keistimewaan, tetapi memastikan kebijakan fiskal nasional benar-benar mencerminkan realitas geografis Indonesia. Keadilan fiskal adalah fondasi penting bagi pemerataan pembangunan,” pungkasnya.
