AMBON – Integritas lembaga legislatif di Kabupaten Buru kini berada di titik nadir. Dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Kabupaten Buru, Muid Wael, dalam praktik pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan transaksi gelap bahan kimia berbahaya (B3) jenis sianida, memicu gelombang kecaman keras.(13 /4 /2026)
Wakil Direktur Badan Pengawasan Hukum Indonesia (BPHI), Saputra Belassa, S.H., secara eksplisit mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Maluku untuk tidak tebang pilih dan segera meringkus Muid Wael. Menurutnya, keterlibatan seorang wakil rakyat dalam aktivitas yang merusak lingkungan dan melanggar hukum adalah pengkhianatan besar terhadap amanah rakyat.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa Muid Wael diduga kuat menjalin kerja sama taktis dengan Haji Komar, sosok yang saat ini tengah menjadi sorotan tajam di Maluku terkait peredaran B3. Transaksi sianida ini ditengarai menjadi “napas” utama bagi keberlangsungan tambang-tambang ilegal yang merusak ekosistem di bumi Bupolo.
“Ini adalah ironi yang menyakitkan. Sebagai wakil rakyat, seharusnya Muid Wael berdiri di garda terdepan untuk melarang masyarakat terlibat dalam aktivitas ilegal. Namun, fakta yang diduga terjadi justru sebaliknya; ia malah terjun langsung ke dalam kubangan bisnis kotor tersebut,” tegas Saputra Belassa dengan nada geram.
BPHI menilai bahwa aparat penegak hukum tidak boleh gentar dengan status sosial atau jabatan politik pelaku. Keterlibatan dalam bisnis B3 jenis sianida bukan hanya pelanggaran administratif, melainkan kejahatan lingkungan serius yang mengancam nyawa ribuan orang di sekitar lokasi tambang.
“Kami meminta Kapolda Maluku segera bertindak. Jangan biarkan ada kesan bahwa anggota DPRD kebal hukum. Jika terbukti, Muid Wael harus segera ditangkap dan diproses secara pidana agar menjadi pelajaran bagi pejabat publik lainnya,” tambah Saputra.
Kasus ini diprediksi akan menjadi ujian berat bagi kredibilitas Polda Maluku dalam memberantas mafia tambang di wilayah tersebut. Publik kini menanti, apakah hukum akan tajam ke bawah dan tumpul ke atas, ataukah Muid Wael akan segera menyusul rekan bisnisnya di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Desakan publik melalui BPHI dipastikan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas ke meja hijau.
