Jakarta, 25 September 2025 – Penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DKI Jakarta yang melarang aktivitas merokok di tempat hiburan datang dari Aliansi Pemuda Jakarta. Kelompok ini menilai kebijakan tersebut tidak realistis dan berpotensi mengancam dunia usaha serta lapangan pekerjaan di sektor hiburan malam dan ekonomi kreatif.
Koordinator Aliansi Pemuda Jakarta, Kamal, menegaskan aturan itu justru dapat memicu dampak negatif lebih luas ketimbang manfaatnya. “Kami memahami pentingnya aspek kesehatan masyarakat. Namun larangan total merokok di tempat hiburan jelas tidak realistis. Dunia hiburan memiliki karakteristik tersendiri dan menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi kreatif Jakarta. Dengan adanya larangan ini, pengunjung akan berkurang drastis, usaha terancam gulung tikar, dan ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian,” ujarnya, Kamis (25/9).
Aliansi menyebut ada empat dampak utama yang patut diperhatikan pemerintah:
1. Potensi pengangguran baru. Ribuan pekerja di sektor hiburan malam, restoran, bar, karaoke, hingga penyokong seperti transportasi dan musik berisiko kehilangan pekerjaan.
2. Kerugian bagi dunia usaha. Penurunan daya tarik pengunjung diperkirakan berdampak pada turunnya omzet pelaku usaha, baik skala kecil maupun besar.
3. Penurunan daya tarik wisata. Jakarta yang dikenal sebagai pusat hiburan dikhawatirkan kalah bersaing dengan kota lain yang lebih ramah terhadap pasar hiburan.
4. Aspek sosial yang terabaikan. Hiburan malam disebut menjadi ruang ekonomi kreatif yang melibatkan banyak komunitas, mulai dari seniman hingga pekerja muda.
Lebih jauh, Aliansi Pemuda Jakarta juga menyinggung adanya dugaan praktik transaksional dalam penyusunan raperda ini. Kamal meminta DPRD dan Pemprov DKI membuka transparansi penuh. “Jika benar ada kepentingan transaksional, maka kebijakan ini jelas tidak berpihak pada rakyat,” katanya.
Aliansi menyatakan tidak menolak regulasi kesehatan, tetapi mendorong solusi yang lebih seimbang. Usulan alternatif yang diajukan antara lain pengaturan ruang khusus merokok, sistem ventilasi yang baik, atau zonasi tertentu.
Melalui pernyataannya, Aliansi menyerukan kepada pemerintah daerah untuk mengkaji ulang raperda, membuka ruang dialog publik, serta menghentikan praktik kebijakan yang dinilai sarat kepentingan sempit. Mereka juga mengajak kaum muda Jakarta mengawal isu ini agar regulasi yang lahir tetap berpihak pada masyarakat.
