Gejolak politik dan hukum nasional pasca penetapan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam dugaan korupsi kuota haji mulai merembet hingga ke daerah, termasuk di Provinsi Maluku.
Situasi ini memicu perhatian serius dari pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Maluku setelah muncul aksi massa yang mengatasnamakan Banser saat mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta beberapa waktu lalu. Aksi tersebut menuai reaksi keras dari berbagai pihak di daerah.
Menanggapi dinamika tersebut, Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Provinsi Maluku, H. Ridwan Nurdin, yang akrab disapa Lasongkok Tinggi, angkat bicara dan menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada instruksi resmi dari pimpinan pusat untuk menggerakkan kader terkait kasus yang menjerat mantan Ketua Umum GP Ansor tersebut.
“Kami Pimpinan Wilayah GP Ansor Provinsi Maluku berkomitmen satu komando di bawah pimpinan pusat, yakni Sahabat Addin Jauharuddin. Apa yang terjadi di Jakarta jangan sampai menggiring kader di daerah pada dugaan provokasi yang tidak jelas sumbernya,” tegas Ridwan di Ambon, Senin (16/3/2026).
Menurutnya, dalam situasi politik dan hukum yang memanas saat ini, loyalitas kader sedang diuji. Ia mengingatkan bahwa GP Ansor dan Banser merupakan organisasi dengan struktur dan hierarki kepemimpinan yang ketat, sehingga setiap langkah harus melalui koordinasi organisasi.
Ridwan menilai pengambilan keputusan secara sepihak tanpa koordinasi dengan pimpinan pusat maupun wilayah justru berpotensi merugikan marwah organisasi.
“Saya menghimbau seluruh kader Ansor dan Banser se-Provinsi Maluku untuk menjaga sinergitas. Jangan mudah terprovokasi atau mengambil tindakan sendiri tanpa melalui hierarki kepemimpinan,” ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan pemberitaan nasional, posisi Yaqut Cholil Qoumas semakin terdesak setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukannya pada 11 Maret 2026 melalui perkara nomor 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.
Di tengah dinamika tersebut, Pimpinan Wilayah GP Ansor Maluku menegaskan fokus utama mereka saat ini adalah menjaga stabilitas internal organisasi di “Bumi Raja-Raja”, sekaligus menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Jakarta.
Ridwan berharap seluruh kader tetap menjaga persatuan organisasi dan tidak terseret dalam arus kegaduhan yang tidak prosedural, sembari menunggu proses hukum berjalan secara transparan dan adil.
