Jakarta, 16 Juni 2025 — Suasana di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Senin siang berubah menjadi panggung perlawanan sipil. Puluhan massa yang tergabung dalam organisasi masyarakat sipil Observer of Indonesian Policy (Pemerhati Kebijakan Indonesia) menggelar aksi damai untuk menyuarakan keresahan publik atas dugaan penyimpangan proyek dan lemahnya pengawasan keuangan daerah di Kalimantan Timur.
Aksi yang berlangsung tertib ini membawa pesan tegas: KPK harus turun tangan dan tidak boleh tinggal diam melihat potensi korupsi yang menggerogoti daerah.
Dalam orasinya, koordinator aksi menyampaikan bahwa masyarakat Kalimantan Timur merasa dikhianati oleh kebijakan dan proyek-proyek yang sarat kepentingan. “Kami datang membawa suara rakyat. Ada bau tak sedap di balik proyek-proyek yang seharusnya membawa manfaat, tapi justru menimbulkan dugaan korupsi dan kerugian keuangan negara,” ujarnya lantang.
Melalui pernyataan sikap resminya, Observer of Indonesian Policy menyampaikan empat tuntutan kepada KPK:
1. Audit Proyek Rehabilitasi Gedung DPRD Kaltim.
Mendesak KPK mengaudit menyeluruh proyek rehabilitasi gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai tidak transparan dan diduga kuat mengandung penyimpangan anggaran.
2. Pemeriksaan Direksi PT. BPD KALTIMTARA.
Mendesak penyelidikan terhadap direksi PT. BPD KALTIMTARA atas dugaan keterlibatan dalam kasus kredit macet senilai Rp235,8 miliar yang merugikan keuangan daerah.
3. Penelusuran Kredit PT. HB Lines.
Meminta KPK menyelidiki proses pemberian fasilitas kredit kepada PT. HB Lines dan mengusut aktor-aktor yang terlibat dalam skema yang berpotensi merugikan negara tersebut.
4. Pemeriksaan Aparat Penegak Hukum Terkait Tambang Ilegal.
Mendesak KPK memeriksa aparat penegak hukum di Kalimantan Timur yang diduga melakukan pembiaran terhadap maraknya aktivitas penambangan ilegal yang merusak lingkungan dan melecehkan hukum.
Aksi ini tidak berhenti di depan pagar KPK. Observer of Indonesian Policy menegaskan bahwa laporan resmi juga akan segera dimasukkan ke bagian Pengaduan Masyarakat KPK, sebagai bentuk komitmen terhadap pengawasan publik yang akuntabel.
“KPK adalah harapan terakhir rakyat. Kami menuntut tindakan nyata, bukan sekadar janji,” tutup koordinator aksi.
Dengan penjagaan dari aparat kepolisian, aksi berlangsung aman dan tertib. Desakan ini menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari keberanian masyarakat untuk bersuara, serta keseriusan lembaga penegak hukum dalam menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran.
