Ambon, 17 Juni 2025 — Kota Ambon kembali mencuri perhatian publik. Dalam kunjungan kerja reses Anggota DPD RI Dapil Maluku, Dr. Bisri As Shiddiq Latuconsina, sebuah apresiasi tinggi diberikan kepada Pemerintah Kota Ambon atas gebrakan berani dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Didampingi langsung oleh Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Gerald Mailoa, serta sejumlah kepala OPD, Latuconsina melakukan peninjauan pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang sedang digarap di lantai 4 Ambon Plaza—ikon baru layanan terpadu Kota Ambon.
Tak hanya itu, ia juga menyaksikan langsung sistem pemantauan layanan publik lewat integrasi 38 titik layanan seperti puskesmas, terminal, dan pasar, yang semuanya terkoneksi melalui CCTV dan dapat dipantau langsung dari ponsel Wali Kota.
“Ini inovasi besar! Dengan satu genggaman, Pak Wali bisa memantau seluruh layanan. Ini bukti nyata bahwa Ambon sedang melangkah menuju kota yang modern dan transparan,” tegas Latuconsina dengan nada bangga.
Lebih dari sekadar proyek fisik, MPP dinilai sebagai legacy visioner yang meletakkan pondasi kota masa depan. Latuconsina menyoroti bahwa dalam waktu kurang dari 100 hari menjabat, Wali Kota sudah menunjukkan langkah-langkah progresif yang jarang dilakukan di daerah lain.
Namun, tak hanya soal infrastruktur dan digitalisasi layanan, Latuconsina menyoroti pentingnya pengelolaan lingkungan, terutama sampah. Ia menyarankan pendekatan budaya dalam edukasi publik, seperti spanduk dengan kalimat menyentuh:
“Orang Ambon seng badaki, kalau ale badaki, ale bukan orang Ambon.”
Pesan sederhana namun tajam ini dinilai mampu menggugah kesadaran kolektif warga.
Di akhir kunjungannya, Latuconsina menyerukan pentingnya partisipasi aktif masyarakat serta mengajak daerah lain di Maluku untuk mengikuti jejak Ambon.
“Ambon telah memulai langkah besar. Sekarang giliran kabupaten/kota lain ikut berinovasi. Ini saatnya kita bangun Maluku bersama!”
Pembangunan Mall Pelayanan Publik tidak hanya diyakini akan meningkatkan akses layanan dan efisiensi birokrasi, tetapi juga akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan daya saing Kota Ambon sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan di kawasan timur Indonesia.
