Namrole, Buru Selatan — Kondisi transportasi laut di Kabupaten Buru Selatan kembali menjadi sorotan. Selama lebih dari dua tahun terakhir, masyarakat dihadapkan pada keterbatasan armada laut yang melayani rute Ambon–Buru Selatan. Selain kapal Pelni, hanya kapal Panorango dan Lauser dengan jadwal yang terbatas. Sementara kmp cantika lestari yang melayani rute ambon ambalau namrole leksula yang rutin tiap minggunya, namun dengan jadwal yang terbatas itupun hanya mengangkut penumpang masyarakat Sementara untuk kendaraan roda dua (motor) roda 4 atau lebih harus ke pelabuhan di namlea kabupaten Buru.
Kondisi ini dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan mobilitas warga maupun mendorong perputaran ekonomi di wilayah tersebut. Menyikapi persoalan itu, sejumlah pimpinan DPRD Kabupaten Buru Selatan Ahmad umasabgaji (ketua dprd), Bernadus wamese (perindo), Yohan lesnussa (pdip), Ibrahim solissa (pan) melakukan koordinasi strategis dengan ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur Watubun dan anggota DPRD Provinsi Maluku dari dapil maluku dua H. Ridwan Nurdin yang dikenal luas dengan sapaan Anak Muda Lasongkok Tinggi dan juga berasal dari buru selatan. Senin 7 Juli 2025.
Dalam pertemuan itu, DPRD Buru Selatan meminta dukungan penuh DPRD Provinsi untuk mendorong keterlibatan pihak swasta dalam memperkuat jalur transportasi laut. Hasilnya, komunikasi telah dijalin dengan PT. Darma Indah, yang menyatakan kesediaannya mengoperasikan armada feri sejenis kapal Roro untuk melayani rute Namrole Buru Selatan–Ambon.
Namun, jarak pelabuhan Namrole yang lebih jauh dibandingkan Namlea (Kabupaten Buru) membuat harga tiket ekonomi dari Namrole ke Ambon menjadi lebih mahal.
Menanggapi hal ini, Ridwan nurdin mengharapkan agar kiranya rekan rekan legislatif buru selatan untuk dapat mengusulkan di apbd perubahan maupun apbd murni nantinya untuk di alokasikan anggaran untuk pemda mensubsidi sedikit anggaran untuk membantu dalam beberapa hal :
- Subsidi tiket ekonomi
- subsidi bangi ambulance dan jenazah warga bursel
- subsidi tiket murah/gratis untuk mahasiswa dan pelajar pada libur hari-besar seperti Hari raya idul fitri dan natal dan tahun baru.
“Subsidi ini penting agar masyarakat tidak terbebani, terutama bagi mereka yang berobat, menempuh pendidikan, atau bahkan ketika ada jenazah yang harus dipulangkan ke kampung halaman. Harga tiket untuk jenazah bisa mencapai Rp15 juta, ini sangat memberatkan warga yang sedang berduka,” tegas Ridwan Nurdin.
Tak hanya itu, Ia juga meminta agar jadwal pelayaran ditingkatkan menjadi dua kali sehari saat momen-momen hari-hari besar tersebut untuk mengantisipasi lonjakan penumpang.
Usulan ini mendapat dukungan penuh dari pimpinan DPRD Provinsi Maluku, yang menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan akses transportasi laut yang adil dan terjangkau bagi seluru masyarakat Maluku, khususnya di kawasan Buru Selatan
