Mangkir tiga kali dari panggilan resmi DPRD Provinsi Maluku, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku dinilai tidak kooperatif dan harus dievaluasi. DPRD Maluku bahkan mempertimbangkan untuk menyurati Kementerian PUPR agar segera mencopot pejabat tersebut dari jabatannya.
Direktur Democracy Network for Civil Society, Marwan Titahelu, menegaskan bahwa DPRD memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban Kepala BPJN Maluku, terlebih menyangkut mega proyek strategis nasional yang kini menuai sorotan publik.
Proyek Rp123,9 Miliar Selesai, Jalan Sudah Rusak Berat
Titahelu mengungkapkan bahwa Proyek Jalan Nasional Namrole–Leksula (NamLeks) di Pulau Buru, senilai Rp123.999.999.828, telah selesai dikerjakan pada Mei 2024.
Proyek sepanjang 17 kilometer yang dikerjakan oleh PT Mutu Utama Konstruksi ini bersumber dari APBN 2022–2024, dengan nomor kontrak HK 0102-Bb16/498674.1.2/2013/01 dan waktu pelaksanaan 461 hari kalender.
Ruas jalan yang membentang dari Desa Namrinat (Namrole) hingga Dusun Walafau, Desa Wamkana (Leksula) tersebut diharapkan menjadi akses ekonomi utama masyarakat Pulau Buru. Namun, kondisi di lapangan kini justru memprihatinkan: jalan telah mengalami kerusakan di banyak titik dan membuat masyarakat geram.
Pihak ketiga berdalih kerusakan disebabkan murni oleh bencana alam, terutama longsor. Namun, masyarakat menilai kerusakan tersebut terjadi akibat pekerjaan yang dinilai asal-asalan dan tidak memperhitungkan kualitas konstruksi.
“Jalan yang seharusnya mempermudah akses ekonomi, justru tidak bisa dilalui masyarakat. Konstruksinya sangat buruk,” tegas Titahelu.
Ia menambahkan bahwa intensitas hujan dan longsor sudah terjadi sejak lama, sehingga kontraktor mestinya dapat mengantisipasi. Namun faktanya, kondisi tersebut justru dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab.
