Jakarta — Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Pemerhati Rakyat (GEMAPERA) menggelar aksi demonstrasi damai di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 28 Januari 2026. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk kepedulian dan desakan moral kepada aparat penegak hukum agar serius menuntaskan dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dugaan penyimpangan dana Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.
Aksi yang berlangsung tertib dan kondusif itu membawa aspirasi masyarakat Majene yang selama ini menantikan kejelasan dan kepastian hukum atas pengelolaan keuangan daerah yang diduga bermasalah. Massa menilai, dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi telah berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat dan terhambatnya pembangunan daerah.
Koordinator aksi GEMAPERA menyampaikan bahwa kehadiran mereka di Kejaksaan Agung merupakan bentuk kepercayaan sekaligus harapan besar kepada institusi penegak hukum tertinggi agar tidak membiarkan kasus dugaan korupsi tersebut berlarut-larut di tingkat daerah.
“Rakyat Majene berhak mendapatkan keadilan dan transparansi. Dugaan korupsi APBD dan Perusda ini menyangkut uang rakyat, sehingga penanganannya harus profesional, terbuka, dan tanpa kompromi,” tegasnya dalam orasi.
Dalam aksinya, GEMAPERA menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya mendesak Kejaksaan Agung RI untuk melakukan supervisi dan pengawasan ketat terhadap penanganan kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Majene yang saat ini ditangani di daerah. Mereka juga meminta percepatan penyidikan kasus dugaan korupsi Perusda Majene serta keterbukaan informasi kepada publik mengenai perkembangan perkara tersebut.
Selain itu, massa aksi menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih, tanpa intervensi politik maupun kekuatan kekuasaan apa pun yang berpotensi melemahkan proses hukum. GEMAPERA juga mendorong Kejaksaan Agung agar secara berkala membuka akses informasi kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas dan upaya menjaga kepercayaan masyarakat.
Aksi ini menjadi cerminan kegelisahan publik terhadap praktik korupsi di daerah serta harapan besar agar negara hadir melindungi hak-hak rakyat. GEMAPERA menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum yang berpihak pada kepentingan masyarakat Majene.
