Ambon — Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Provinsi Maluku resmi menyampaikan pernyataan sikap terkait polemik dugaan penyimpangan kuota haji yang menyeret nama mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas Sabtu (17/0326). Pernyataan ini disampaikan sebagai respons organisasi untuk menjaga ketenangan kader di tengah isu yang berkembang di ruang publik.
Ketua GP Ansor Maluku, H. Ridwan Nurdin, yang akrab disapa Lasongkok Tinggi, menegaskan bahwa seluruh kader Ansor di wilayah Maluku tetap solid dan berada dalam satu komando organisasi. Ia memastikan tidak ada ruang bagi perpecahan di internal organisasi meskipun isu ini menjadi perhatian luas masyarakat.
Menurut Ridwan, sikap tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap arahan Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor yang dipimpin oleh Addin Jauharuddin. Ia menekankan bahwa sebagai organisasi kader dengan sistem hierarki yang kuat, setiap anggota wajib mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan.
“Kami di Provinsi Maluku tetap tegak lurus mengikuti kebijakan Pimpinan Pusat,” ujar Ridwan dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Ridwan menjelaskan bahwa kedisiplinan organisasi menjadi kunci utama untuk menjaga marwah GP Ansor. Ia mengingatkan seluruh kader agar tidak melakukan tindakan sepihak atau reaksi spontan yang justru dapat merugikan nama baik organisasi di tengah situasi yang sensitif.
Terkait penanganan kasus dugaan penyimpangan kuota haji, Ridwan menyebut bahwa langkah organisasi sudah jelas dan terukur. PP GP Ansor telah memberikan mandat penuh kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP GP Ansor untuk melakukan pendampingan secara profesional terhadap pihak yang terkait.
Dengan sikap ini, GP Ansor Maluku berharap polemik yang berkembang dapat disikapi secara bijak dan diserahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku, sembari menjaga persatuan dan ketenangan di tengah masyarakat.
