Maluku Tengah — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Maluku Tengah mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar segera membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor migas. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan daerah ikut merasakan manfaat dari pengelolaan Blok Binaya yang saat ini sudah ditenderkan oleh Direktorat Jenderal Migas, Kementerian ESDM.

Sekretaris HIPMI Maluku Tengah, Iman Parman, menegaskan bahwa keberadaan BUMD migas akan membuka peluang besar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Blok Binaya jangan hanya jadi milik pusat atau investor besar. Pemda Malteng harus hadir agar hasilnya bisa kembali untuk masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya Blok Binaya, Iman juga menyoroti Blok Seram yang sebelumnya telah ditandatangani perjanjiannya oleh Gubernur Maluku dan Bupati Seram Bagian Timur. Menurutnya, konsesi blok tersebut perlu ditinjau ulang karena sebagian wilayahnya masuk ke dalam administrasi Maluku Tengah.

“Keterlibatan Pemda Malteng itu mutlak. Harapannya, daerah bisa mendapat porsi yang adil dan upaya peningkatan PAD benar-benar maksimal,” tambah Iman Parman.