NAMLEA, Kabupaten Buru — Tuduhan adanya pungutan liar (pungli) sebesar Rp3 juta yang menyeret aparat Tentara Nasional Indonesia di wilayah Kodim 1506/Namlea menuai bantahan keras dari berbagai elemen masyarakat. Isu tersebut dinilai tidak berdasar dan berpotensi memicu perpecahan antara aparat dan warga penambang.
Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Buru, M. Idrus Barges, bersama para penambang lokal menjadi pihak yang paling vokal membela institusi TNI.
Mereka membantah pemberitaan yang menuding adanya pungli di area tambang emas Gunung Botak, dan menyebutnya sebagai fitnah serta narasi provokatif.
Pernyataan bantahan ini mencuat menyusul beredarnya pemberitaan daring dalam beberapa waktu terakhir yang memicu polemik di tengah masyarakat.
Kasus ini terjadi di kawasan tambang rakyat Gunung Botak, wilayah Namlea, yang selama ini dikenal rawan konflik antarpenambang.
Menurut Barges, isu tersebut diduga sengaja dihembuskan untuk merusak hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat. Ia menilai keberadaan TNI justru berperan penting dalam menjaga keamanan dan mencegah bentrokan.
“Tidak benar ada pungli seperti yang dituduhkan. Kehadiran TNI di pos pengamanan adalah untuk mencegah konflik yang bisa berujung pada kekerasan,” tegasnya.
Di lapangan, para penambang mengaku merasakan langsung dampak positif dari kehadiran aparat. Mereka menilai pengawasan TNI mampu meredam ketegangan dan menciptakan rasa aman saat bekerja.
Seorang penambang yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa kondisi tambang kini lebih kondusif dibanding sebelumnya. “Kami justru merasa terlindungi, bukan dirugikan,” ujarnya.
PMII dan masyarakat penambang juga mendesak agar pihak terkait melakukan klarifikasi resmi terhadap pemberitaan tersebut. Mereka meminta agar setiap informasi yang beredar tetap mengedepankan prinsip verifikasi data dan fakta.
Dukungan terbuka ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa sebagian masyarakat Namlea masih menaruh kepercayaan terhadap peran TNI dalam menjaga stabilitas di kawasan tambang.
