MASOHI – Keresahan mendalam yg menyelimuti para putra daerah asal Negeri Liang yang berada di perantauan, khususnya di Kota Masohi. Menanggapi situasi keamanan yang kian tak terkendali di kampung halaman, Ketua Wilayah Upu Ana Amariang (UAA) Masohi (Dade Samual( angkat bicara dan memberikan pernyataan sikap tegas terkait konflik internal yang melanda Negeri Liang, Kecamatan Salahutu.
Dalam pernyataannya, Ketua Wilayah UAA Masohi menegaskan bahwa penggunaan bom rakitan dan senjata tajam yang kini marak terjadi bukan lagi sekadar konflik antar-warga, melainkan tindakan kriminal luar biasa yang harus direspons dengan kekuatan penuh oleh negara.
Ketua Wilayah UAA Masohi meminta Kepolisian dan TNI tidak lagi menggunakan pendekatan persuasif yang lemah, melainkan beralih ke tindakan represif yang tegas untuk memberikan efek jera.
“Kami sebagai kader UAA di Masohi merasa miris melihat tanah kelahiran kami dicekam teror. Kami mendesak aparat keamanan untuk segera menangkap dan memenjarakan aktor intelektual di balik aksi anarkis ini. Jangan biarkan para pelaku bom rakitan berkeliaran seolah-olah hukum tidak berlaku di Liang,” ujar Ketua UAA Masohi dengan nada tegas.
Ia menilai, selama aktor utama di balik layar belum diringkus, maka perdamaian di Negeri Liang hanya akan bersifat semu. “Sapu bersih semua yang terlibat, baik itu pelaku di lapangan maupun otak yang menggerakkannya. Penjarakan mereka!” tambahnya.
Selain masalah keamanan, Ketua UAA Masohi juga menyoroti “diamnya” perangkat adat dan Pemerintah Negeri Liang yang dinilai tidak mampu berbuat banyak dalam meredam gejolak.
“KPN (kepala Pemerintah Negeri ) Liang SOA dan Saniri harus bertanggung jawab. Ada kekosongan kepemimpinan yang nyata di Liang saat ini. Jika perangkat negeri sudah tidak mampu mengayomi dan memediasi warga, maka sudah sepatutnya Gubernur dan Bupati melakukan audit kinerja serta evaluasi total terhadap jabatan KPN ,” pungkasnya.
Mewakili masyarakat UAA di wilayah Masohi, ia menggaris bawahi empat tuntutan utama:
- Operasi Penyisiran Massal: Tangkap eksekutor dan dalang pemboman/pembacokan tanpa pandang bulu.
- Pos Keamanan Permanen: Penempatan personel TNI-Polri secara menetap di titik rawan untuk memutus rantai konflik.
- Evaluasi Jabatan Raja: Mendesak Pemda untuk mengaudit kinerja Pemerintah Negeri Liang yang dianggap gagal.
- Dialog Terbuka & Terjamin: Mendorong Pemda dan DPRD memfasilitasi rekonsiliasi yang diawasi langsung oleh otoritas keamanan.
“Masyarakat Liang sudah jenuh dengan janji perdamaian. Yang kami butuhkan adalah tindakan nyata. Negara harus menunjukkan taringnya terhadap siapapun yang merusak stabilitas dan martabat Negeri Liang,” tutup Ketua Wilayah UAA Masohi.
