Ambon — Persoalan limbah yang dihasilkan ritel modern kembali menjadi sorotan publik. Ketua Yayasan Pijar Demokrasi Indonesia (YPDI) Cabang Kota Ambon, Basyir Tuhepaly, meminta Pemerintah Kota Ambon meninjau ulang izin usaha PT Alfamidi dan PT Indomaret yang beroperasi di wilayah tersebut, menyusul dugaan ketidakjelasan pengelolaan sampah perusahaan.
Sorotan itu disampaikan Basyir pada Senin 19 Januari 2026 di Ambon, menyikapi semakin seriusnya persoalan sampah yang dihadapi kota ini. Ia menilai, keberadaan puluhan gerai ritel modern di Ambon semestinya berbanding lurus dengan tanggung jawab pengelolaan limbah yang transparan dan sesuai aturan lingkungan.
“Dengan jumlah gerai yang cukup banyak, volume sampah yang dihasilkan setiap hari tentu besar. Namun sampai sekarang, publik tidak pernah mendapat penjelasan ke mana sampah-sampah itu dibuang dan bagaimana mekanisme pengelolaannya,” ujar Basyir.
Menurutnya, ketidakjelasan lokasi dan sistem pembuangan limbah memunculkan kecurigaan bahwa sampah ritel modern berpotensi menambah beban persoalan lingkungan dan penumpukan sampah di Kota Ambon. Padahal, isu sampah saat ini telah menjadi keluhan utama masyarakat.
Atas dasar itu, YPDI mendesak Wali Kota Ambon untuk melakukan evaluasi dan peninjauan ulang izin usaha Alfamidi dan Indomaret sebagai bentuk pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan pada regulasi lingkungan. Langkah tersebut, kata Basyir, bukan untuk menghambat investasi, melainkan memastikan kehadiran pelaku usaha besar tidak merugikan masyarakat.
“Peninjauan ulang izin bukan berarti menolak investasi. Ini soal tanggung jawab. Perusahaan besar harus memberi contoh pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan,” tegasnya.
YPDI bahkan mendorong agar kedua ritel modern itu dijadikan sampel dalam penanganan persoalan sampah di Ambon. Jika pengelolaannya dilakukan secara benar, hal itu dapat menjadi rujukan bagi pelaku usaha lain di kota ini.
Di sisi lain, YPDI juga mengapresiasi sikap Wali Kota Ambon yang dinilai menunjukkan kepedulian terhadap kondisi masyarakat dan dampak keberadaan ritel modern di daerah. Yayasan tersebut berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret, termasuk pengawasan dan audit lingkungan, demi mewujudkan Kota Ambon yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
