NAMLEA – Direktur Democracy Network for Civil Society, Marwan Titahelu, mengecam keras karut-marut pembayaran honor Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pilkada Kabupaten Buru 2024. Marwan menilai, tindakan KPU Kabupaten Buru bukan sekadar kelalaian administrasi, melainkan sudah mengarah pada tindakan penipuan dan kejahatan terorganisir.
Dugaan Manipulasi Hak Pekerja
Marwan menyoroti adanya upaya paksa dari KPU Kabupaten Buru untuk menghindari kewajiban pembayaran honor yang telah tertunda lama. Ia membeberkan adanya praktik manipulasi data melalui lembaran pernyataan yang wajib diisi oleh anggota PPS.
“Anggota PPS dipaksa mengisi pernyataan seolah-olah upah mereka telah dilunasi, padahal realitasnya belum. Ini adalah manipulasi data yang nyata untuk menciptakan kesan di atas kertas bahwa kewajiban KPU sudah tuntas,” tegas Marwan.
Klarifikasi Settingan sebagai Tameng tak hanya lembar pernyataan, anggota PPS juga diminta membuat video klarifikasi yang menyatakan bahwa gaji mereka telah dibayar, dengan janji manis bahwa pelunasan baru akan dilakukan pada bulan Maret.
“Ini adalah modus penipuan yang disengaja untuk menghindari pemeriksaan dari instansi terkait. KPU mencoba membentengi diri dengan testimoni palsu dari para pekerja yang haknya sedang mereka sandera,” tambahnya.
Desakan Penegakan Hukum
Melihat pola yang terjadi, Titahelu menilai ada indikasi kejahatan sistematis untuk melindungi penyimpangan anggaran di internal KPU Kabupaten Buru. Oleh karena itu, ia mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan.
“Saya meminta lembaga penegak hukum segera memeriksa Ketua KPU, seluruh komisioner, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam upaya manipulasi data ini.
Jangan biarkan anggaran negara yang menjadi hak rakyat kecil dipermainkan dengan cara-cara kotor,” cetus Titahelu.
Terakhir, ia menghimbau kepada seluruh anggota PPS agar tidak terjebak dalam skenario manipulasi ini dan berani mengambil langkah tegas secara hukum untuk menuntut hak-hak mereka.
