Jakarta, 2 Maret 2026 — Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM), Jakarta, Senin (2/3). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap aktivitas pertambangan panas bumi yang dijalankan oleh PT Ormat Geothermal Indonesia di Halmahera Barat, Maluku Utara.
Aksi yang dipimpin Koordinator Nasional, Iman Parman, tersebut menuntut pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk segera mengevaluasi dan menghentikan operasi perusahaan di wilayah yang dinilai sebagai ruang hidup masyarakat adat dan kepulauan.
Iman Parman menegaskan bahwa Halmahera Barat bukanlah “ruang kosong investasi”. Wilayah tersebut merupakan kawasan hutan, daerah tangkapan air, serta penyangga ekosistem pesisir yang menopang perikanan rakyat dan ketahanan pangan lokal.
Menurut massa aksi, proyek panas bumi di Halmahera Barat berpotensi:
– Mengancam sumber mata air yang menjadi sandaran hidup masyarakat desa.
– Meningkatkan risiko longsor dan degradasi hutan, terutama di kawasan lereng dan hutan lindung.
– Memicu konflik sosial apabila prosesnya tidak transparan dan tanpa persetujuan bebas dari masyarakat terdampak.
Mereka menilai prinsip kehati-hatian ekologis harus diutamakan, mengingat Halmahera Barat berada dalam sistem kepulauan dengan keterhubungan erat antara ekosistem darat dan laut.
Selain itu, massa mempertanyakan penerbitan izin Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang dinilai dilakukan secara tiba-tiba, sementara sebagian masyarakat masih menyatakan penolakan.
“Kami datang ke Kementerian ESDM untuk mempertanyakan alasan diterbitkannya izin WKP, padahal banyak masyarakat yang masih khawatir terhadap dampaknya bagi kehidupan mereka,” ujar Koordinator Lapangan yang juga Sekretaris Gerakan Pemuda Kepulauan Timur Nusantara andreyan Y Drakel
Dalam orasinya, massa juga menyinggung dugaan afiliasi perusahaan dengan pihak luar negeri, termasuk Israel. Mereka menilai hal tersebut sensitif mengingat Indonesia hingga kini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan situasi geopolitik di Timur Tengah yang tengah memanas.
Namun demikian, para pengunjuk rasa menegaskan bahwa mereka tidak menolak energi terbarukan. “Kami tidak anti energi bersih. Kami menolak model pembangunan energi yang tidak transparan, tidak partisipatif, dan berisiko merusak ruang hidup rakyat,” tegas Iman.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan satu tuntutan utama:
Menghentikan aktivitas PT Ormat Geothermal di Halmahera Barat.
Mereka juga menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan tersebut tidak diakomodasi oleh pemerintah.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kementerian ESDM terkait tuntutan yang disampaikan massa.
Isu ini menjadi sorotan publik, mengingat perdebatan antara kebutuhan energi nasional dan perlindungan ruang hidup masyarakat lokal terus menjadi dilema dalam pembangunan di kawasan timur Indonesia.
