Oleh Friady Toisuta, Pengamat Kebijakan Publik

Pembangunan pelabuhan terintegrasi sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) di Maluku merupakan langkah penting dalam merestrukturisasi sistem logistik kawasan timur Indonesia. Keputusan mengenai lokasi pelabuhan tersebut bukan sekadar persoalan geografis, melainkan menyangkut efisiensi ekonomi, keadilan pembangunan, dan arah transformasi struktural Maluku ke depan.

Pemerintah Provinsi Maluku menyatakan bahwa Ambon merupakan lokasi paling siap secara teknis dibanding wilayah lain. Pernyataan ini didasarkan pada kajian multi-kriteria yang mempertimbangkan kedalaman perairan, kesiapan infrastruktur, konektivitas antarmoda, serta pola distribusi barang. Secara metodologis, pendekatan tersebut dapat dibenarkan dan sesuai dengan praktik perencanaan infrastruktur modern.

Namun, bagaimana jika lokasi pelabuhan itu ditempatkan di Pulau Seram? Apakah pilihan tersebut keliru, atau justru membuka peluang baru?

Ambon: Rasionalitas Efisiensi Jangka Pendek

Secara faktual, Ambon merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan konsentrasi penduduk terbesar di Maluku. Infrastruktur dasar telah tersedia, termasuk Pelabuhan Yos Sudarso Ambon sebagai pelabuhan utama saat ini, serta Bandar Udara Pattimura yang menunjang konektivitas udara.

Dalam perspektif ekonomi transportasi, pelabuhan idealnya berdekatan dengan pusat distribusi dan pasar terbesar. Hal ini untuk menghindari double handling yakni proses bongkar muat berulang yang meningkatkan biaya logistik. Saat ini, arus barang Maluku sebagian besar masuk melalui Ambon sebelum didistribusikan ke kabupaten/kota lain.

Apabila pelabuhan utama dipindahkan jauh dari pusat konsumsi terbesar, maka barang yang ditujukan untuk Ambon tetap harus diangkut kembali melalui kapal penghubung. Konsekuensinya adalah tambahan biaya, waktu, dan risiko kerusakan barang. Dalam konteks tujuan pemerintah menekan harga kebutuhan pokok, pilihan Ambon secara jangka pendek memang lebih rasional.

Dengan kata lain, jika orientasi kebijakan adalah efisiensi cepat dan stabilisasi harga, maka Ambon adalah pilihan logis.

Pulau Seram: Perspektif Transformasi Jangka Panjang

Namun kebijakan publik tidak boleh berhenti pada kalkulasi jangka pendek. Pulau Seram memiliki karakteristik berbeda: wilayah lebih luas, potensi sumber daya alam besar, serta ketersediaan lahan yang jauh lebih memadai untuk pengembangan kawasan industri terpadu.

Ambon menghadapi keterbatasan ruang untuk ekspansi pelabuhan skala hub internasional. Sementara itu, Seram membuka peluang pembangunan pelabuhan laut dalam (deep sea port) yang terintegrasi dengan kawasan industri, pengolahan hasil perikanan, pertanian, dan potensi energi.

Jika pelabuhan terintegrasi diposisikan bukan hanya sebagai simpul distribusi konsumsi, tetapi sebagai pusat produksi dan ekspor, maka Seram menjadi opsi strategis. Pendekatan ini akan menggeser Maluku dari sekadar wilayah distribusi menjadi basis produksi bernilai tambah.

Memang, pilihan Seram membutuhkan investasi awal lebih besar termasuk pembangunan jalan lintas, konektivitas logistik, dan infrastruktur pendukung. Efisiensi tidak terjadi secara instan. Tetapi dalam horizon 20–30 tahun, keputusan tersebut bisa menciptakan pusat pertumbuhan baru dan mengurangi ketimpangan yang selama ini terpusat di Ambon.

Dilema Kebijakan: Efisiensi atau Pemerataan?

Dalam analisis kebijakan publik, terdapat dua pendekatan besar:

1. Efisiensi ekonomi jangka pendek, yang mengutamakan pengurangan biaya dan optimalisasi infrastruktur eksisting.

2. Transformasi struktural jangka panjang, yang mendorong penciptaan pusat pertumbuhan baru meskipun membutuhkan investasi besar di awal.

Ambon unggul pada pendekatan pertama.
Seram potensial pada pendekatan kedua.

Masalahnya bukan pada benar atau salah, tetapi pada arah pembangunan yang ingin dipilih pemerintah daerah dan pusat.

Opsi Rasional: Pendekatan Hybrid

Secara rasional, solusi terbaik bukanlah memilih salah satu secara ekstrem, melainkan mengintegrasikan keduanya.

Ambon dapat tetap menjadi hub distribusi utama untuk konsumsi dan stabilisasi harga. Sementara itu, Pulau Seram dapat dikembangkan bertahap sebagai kawasan industri dan pelabuhan produksi berbasis sumber daya alam.

Model ini memungkinkan:

– Efisiensi tetap terjaga dalam jangka pendek,

– Pemerataan ekonomi bergerak dalam jangka panjang,

– Risiko fiskal dan pembiayaan lebih terukur melalui skema KPBU atau APBN.

Penutup

Keputusan lokasi pelabuhan terintegrasi Maluku harus berpijak pada data, bukan sentimen politik atau dorongan emosional wilayah. Kajian ilmiah memang menunjukkan Ambon paling siap secara teknis saat ini. Namun visi pembangunan tidak boleh berhenti pada kesiapan eksisting.

Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah Maluku ingin sekadar menjadi simpul distribusi, atau menjadi pusat produksi dan pertumbuhan baru di kawasan timur Indonesia?

Jawaban atas pertanyaan itulah yang seharusnya menentukan di mana pelabuhan strategis itu dibangun.