Jakarta, 14 Juni 2025 — Pernyataan Noor Azhari yang mendesak Presiden Prabowo mencopot Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid dinilai sarat kepentingan politik dan tidak dilandasi data yang objektif. Tuduhan adanya “main mata” dalam kasus Hak Guna Bangunan (HGB) proyek reklamasi PIK 2 yang digarap Aguan dianggap sebagai bentuk penggiringan opini yang tidak bertanggung jawab.
Friady Toisuta, Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar, menyayangkan pernyataan Noor Azhari yang terkesan menyerang pribadi Menteri Nusron tanpa menyertakan bukti hukum yang sah.
“Sangat disayangkan jika isu hukum dijadikan komoditas politik murahan. Kita harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak terburu-buru menjustifikasi pejabat negara hanya berdasarkan asumsi dan opini sepihak,” tegas Friady di Jakarta, Sabtu (14/6).
Menurutnya, proyek reklamasi seperti PIK 2 adalah investasi besar yang melibatkan proses panjang dan legalitas bertingkat. Jika memang ada pelanggaran, tentu penyelidikan harus dilakukan oleh aparat berwenang, bukan oleh opini publik yang dibentuk oleh segelintir individu dengan motif tertentu.
“Kita perlu hati-hati dalam menilai, apalagi bila tuduhan tersebut dilempar ke publik tanpa verifikasi yang jelas. Itu berbahaya dan bisa menyesatkan masyarakat,” tambah Friady.
Lebih jauh, Friady juga mempertanyakan motif di balik desakan tersebut, mengingat Nusron Wahid baru saja menjabat sebagai Menteri ATR/BPN dan sedang melakukan pembenahan serius terhadap berbagai persoalan agraria yang selama ini stagnan.
“Kami melihat ada upaya untuk melemahkan Menteri ATR/BPN yang sedang bekerja keras membenahi sistem. Nusron bukan tipikal pejabat yang bisa diintervensi, dan itu mungkin membuat sebagian orang tidak nyaman,” ungkapnya.
Friady Toisuta Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar melalui pernyataan resminya mendukung langkah transparansi dan akuntabilitas di tubuh Kementerian ATR, namun menolak segala bentuk tuduhan tanpa dasar hukum. Kritik boleh saja, tetapi harus dengan niat membangun dan disertai bukti, bukan sekadar penggiringan opini untuk kepentingan politik jangka pendek.
