Ambon, 10 Juli 2025 – Penunjukan Jais Ely sebagai Pelaksana Harian (PLH) Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Maluku menuai kritik tajam dari kalangan aktivis muda, khususnya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Keputusan tersebut dinilai sarat kepentingan politis dan tidak mempertimbangkan rekam jejak kepemimpinan Ely saat menjabat Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, yang dinilai gagal dalam tata kelola sektor potensial tersebut.
Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Dali Syarifudin sebelumnya menyoroti rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang tercatat hanya mencapai Rp300 juta per tahun, meskipun Pemerintah Provinsi telah menggelontorkan investasi besar, termasuk pembebasan lahan senilai Rp10 miliar untuk Pantai Liang. Minimnya kemitraan dengan pihak ketiga dan tidak adanya terobosan inovatif dalam pengelolaan pariwisata menjadi catatan negatif dari kepemimpinan Jais Ely.
Menanggapi hal ini, Fikri Rumatiga, Pengurus Besar PB PMII menyatakan:
“Penunjukan pejabat publik, apalagi di sektor strategis seperti perdagangan, seharusnya berbasis pada rekam jejak dan kompetensi, bukan pertimbangan politis. Jika sebelumnya gagal membangkitkan PAD dari sektor pariwisata, apa jaminan bahwa hal serupa tidak terjadi di sektor perdagangan? Kebijakan ini tidak mencerminkan keberpihakan pada masa depan ekonomi Maluku, melainkan lebih kepada pembagian posisi kekuasaan.”
Lebih lanjut, Fikri menegaskan bahwa PMII sebagai representasi gerakan mahasiswa akan terus mengawal kebijakan publik agar tidak menjauh dari kepentingan rakyat.
“Kami mengingatkan Pemerintah Provinsi Maluku agar tidak menjadikan jabatan strategis sebagai ruang balas budi politik. Sektor perdagangan menyangkut hajat hidup banyak orang dari pedagang kecil hingga rantai distribusi pangan. Jangan sampai kebijakan yang tidak cermat menambah beban masyarakat di tengah situasi ekonomi yang masih rentan,” tegasnya.
PB PMII menyerukan evaluasi terhadap penunjukan PLH dimaksud dan mendorong pengisian jabatan secara terbuka, transparan, dan berbasis kompetensi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berpihak pada pembangunan ekonomi rakyat.
