Ambon, 22 Juni 2025 – Rotasi alat kelengkapan dewan (AKD) yang dilakukan oleh DPRD Kota Ambon pada 17 April 2025 menuai kritik tajam dari Ais Souwakil Ketua II PMII Komisariat UIN A. Muthalib Sangadji, yang mana juga sebagai pemerhati kebijakan publik. Langkah yang diklaim bertujuan menyegarkan kinerja lembaga legislatif itu justru dinilai hanya formalitas politik tanpa dampak nyata terhadap kehidupan sosial dan pelayanan publik di kota ini.
Rotasi yang melibatkan perubahan komposisi di Komisi I, II, III, Badan Anggaran, Bapemperda, dan Badan Kehormatan itu sempat diharapkan menjadi momentum pembaruan kerja-kerja dewan. Namun hingga dua bulan pasca-rotasi, masyarakat tak melihat adanya perbedaan signifikan dalam kualitas kebijakan maupun pelayanan publik yang dihasilkan.
“Tidak ada gebrakan atau inisiatif baru dari para anggota yang baru duduk di komisi-komisi penting. Padahal, tantangan kita sangat konkret: pengangguran tinggi, kemiskinan, dan pengelolaan lingkungan yang buruk. Tapi DPRD seperti sibuk dengan rotasi internal yang elitis,” ungkap Ais Souwakil, Ketua II Komisariat UIN A. Muthalib Sangadji.
Ais Souwakil juga menilai bahwa rotasi tersebut lebih mencerminkan bagi-bagi kekuasaan antar fraksi ketimbang perbaikan sistem kerja legislatif. Beberapa posisi strategis justru diberikan kepada anggota yang minim rekam jejak pengawasan dan legislasi yang kuat.
“Rotasi ini seolah hanya pergantian nama, bukan pergantian kinerja. Padahal publik menunggu arah baru DPRD dalam menyikapi krisis layanan publik, seperti pendidikan yang timpang dan lambannya realisasi anggaran untuk UMKM,” ungkapnya.
Di sisi lain, Ais Souwakil juga menyayangkan minimnya komunikasi dari pihak DPRD pasca-rotasi. Tidak ada laporan kerja atau agenda prioritas baru yang disampaikan secara terbuka kepada publik. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan nyaris nihil, menjadikan DPRD semakin jauh dari denyut nadi kehidupan warga.
Situasi dan kondisi Kota Ambon saat ini memperkuat persepsi bahwa lembaga legislatif di Ambon masih berjalan di atas rel politik simbolik, tanpa koneksi langsung dengan realitas sosial masyarakat. Jika hal ini dibiarkan, DPRD dikhawatirkan hanya akan menjadi lembaga administratif yang terputus dari akarnya sebagai representasi rakyat.
