Ambon, 16 September 2025 – Menyikapi berbagai tuduhan terkait kedekatan organisasi kepemudaan (OKP) dengan Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, Pengurus Cabang Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kota Ambon angkat bicara. SEMMI menegaskan bahwa organisasi mereka tetap memegang prinsip independensi, kritis, dan konstruktif dalam setiap dinamika sosial-politik di Kota Ambon.
Sekretaris PC SEMMI Kota Ambon. Gonna Aurora, dalam keterangannya kepada media, menyatakan bahwa isu yang menyebut adanya diskriminasi dan upaya penjinakan melalui dana hibah organisasi merupakan tuduhan yang tidak berdasar. Menurutnya, SEMMI tidak pernah menjadi alat politik pihak manapun, melainkan berdiri di atas nilai perjuangan mahasiswa untuk rakyat.
“SEMMI Kota Ambon tidak pernah terlibat dalam politik praktis maupun dikendalikan oleh siapapun. Jika pemerintah kota memiliki program strategis yang nyata berpihak pada kepentingan masyarakat, maka sudah sepatutnya kami mendukung. Namun, ketika ada kebijakan yang keliru, SEMMI juga tidak segan menyampaikan kritik secara terbuka,” tegasnya.
Lebih lanjut, SEMMI Kota Ambon menilai bahwa sejumlah program pemerintah kota, seperti peningkatan infrastruktur dasar, penanganan pasca-bencana, serta program pemberdayaan pemuda, merupakan langkah positif yang patut diapresiasi. Dukungan terhadap program tersebut bukanlah bentuk “penjinakan”, melainkan wujud tanggung jawab moral mahasiswa dalam mendukung pembangunan daerah.
“Jangan sampai setiap dukungan mahasiswa terhadap program pemerintah ditafsirkan sebagai kepentingan politik. Kami melihat dari sisi substansi kebijakan, bukan kedekatan personal. Kalau program itu baik untuk masyarakat, tentu SEMMI akan mendukung penuh,” tambahnya.
SEMMI juga mengajak seluruh elemen pemuda dan masyarakat untuk mengedepankan sikap objektif serta menghindari framing negatif yang dapat memecah belah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan organisasi kepemudaan justru penting untuk mengawal pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan di Kota Ambon.
“SEMMI berdiri di garis depan untuk memastikan agar tidak ada diskriminasi dalam distribusi program pemerintah. Kami mendukung kebijakan yang pro-rakyat dan akan tetap kritis bila ada ketimpangan di lapangan,” tutupnya.
