Ambon – Kekhawatiran publik kembali mencuat terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Maluku. PT Maluku Energi Abadi (MEA), perusahaan daerah yang dipercaya mengelola Participating Interest (PI) 10% dari sejumlah blok migas di wilayah Maluku, diingatkan agar tidak dijadikan “tempat penampungan tim sukses”.
Peringatan itu disampaikan oleh pemerhati kebijakan publik, W. Tomson, yang menegaskan pentingnya profesionalisme dan transparansi dalam proses pergantian direksi perusahaan tersebut.
“MEA adalah harapan masyarakat Maluku untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor energi. Jangan sampai perusahaan strategis ini justru dikelola oleh orang-orang yang tidak kompeten hanya karena kedekatan politik,” ujarnya di Ambon, Minggu (26/10).
Menurut Tomson, Gubernur Maluku harus memastikan bahwa seleksi direksi MEA dilakukan secara terbuka, objektif, dan berbasis merit. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik serta mencegah kerugian daerah akibat salah penempatan pimpinan.
“Kinerja direksi akan sangat menentukan arah dan keberlanjutan perusahaan. Kesalahan dalam memilih bisa berdampak langsung pada capaian PAD dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Tomson juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawal proses seleksi tersebut agar berjalan transparan dan akuntabel. Ia menegaskan, masyarakat Maluku berhak atas pengelolaan sumber daya energi yang bersih, profesional, dan berpihak pada kepentingan daerah, bukan kepentingan politik sesaat.
Dengan sorotan publik yang semakin besar, desakan agar PT Maluku Energi Abadi dikelola secara profesional menjadi ujian nyata bagi komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam memperkuat tata kelola BUMD yang berintegritas.
