NAMROLE – Situasi di Desa Waehaka memanas setelah warga setempat melakukan aksi ancaman pembakaran terhadap fasilitas PLN (karbo/gardu). Aksi ini dipicu oleh kekecewaan mendalam masyarakat terhadap PT PLN (Persero) terkait masalah ganti rugi lahan dan minimnya akses listrik di desa tersebut. (29/01/2025)
Menurut pernyataan dari Anshari Betekeneng selaku Direktur Badan Pengawasan Hukum Indonesia, aksi Ancaman anarkis tersebut merupakan puncak dari kekesalan pihak PLN karena dua alasan utama yaitu:
- PLN dinilai belum membayarkan kompensasi atas pohon-pohon kelapa milik warga yang dirubuhkan untuk jalur pemasangan tiang dan aliran listrik.
- Warga mengeluhkan belum adanya pemasangan instalasi listrik ke rumah-rumah penduduk, padahal infrastruktur utama telah masuk ke wilayah mereka.
Menanggapi konflik ini, Badan Pengawasan Hukum Indonesia mendesak Kepala PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara untuk segera mengambil langkah nyata. Mereka menuntut agar PLN segera melunasi pembayaran pohon kelapa yang telah ditebang serta menyelesaikan pemasangan instalasi listrik di setiap rumah warga Desa Waehaka tanpa penundaan lebih lanjut.
Tak hanya menuntut penyelesaian teknis, Badan Pengawasan Hukum Indonesia juga melayangkan desakan keras kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dan Direktur Utama PT PLN (Persero) pusat. Mereka meminta agar pimpinan tertinggi segera mencopot jabatan, Kepala PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Kepala PLN Cabang Namrole dan Kepala PLN Ranting Leksula.
Pencopotan ini dinilai perlu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegagalan koordinasi di lapangan yang memicu kerugian materiil dan gangguan keamanan di Desa Waehaka, Anshari menyampaikan apabila dalam waktu terdekat pihak PLN tidak menyelesaikan permasalahan tersebut, maka aksi pembakaran fasilatas PLN akan dilaksanakan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PLN belum memberikan pernyataan resmi terkait aksi ancam pembakaran dan tuntutan warga tersebut.
