Ambon – Merespons meningkatnya dinamika konflik horizontal antar mahasiswa berlatar belakang kedaerahan di lingkungan UIN A.M. Sangadji Ambon, sebuah Dialog Publik Resolusi Konflik Sosial akan digelar sebagai ruang rekonsiliasi, refleksi, dan komitmen damai bersama.
Kegiatan ini digagas oleh DPD KNPI Provinsi Maluku, Partai Jomblo Intelektual, Yayasan Pijar Demokrasi Indonesia Cabang Ambon, dan Kejayaan Mahasiswa Nusantara (KEMANUSA) Wilayah Maluku sebagai bentuk tanggung jawab moral masyarakat sipil dan organisasi kepemudaan dalam menjaga kampus sebagai ruang aman, inklusif, dan bermartabat.
Dialog ini dilatarbelakangi oleh konflik antar mahasiswa yang melibatkan kelompok mahasiswa asal Geser–Gorom–Kei dan Kailolo, yang tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan kampus, tetapi juga mengancam iklim akademik yang sehat dan dialogis. Jika tidak dikelola secara terbuka dan beradab, konflik semacam ini berpotensi direproduksi menjadi konflik sosial yang lebih luas.
Ketua DPD KNPI Provinsi Maluku, Arman Kalean, menegaskan bahwa kampus tidak boleh dibiarkan menjadi ruang reproduksi kekerasan identitas.
“Kampus adalah ruang akal sehat dan perjumpaan. Karena itu kami mendorong pendekatan dialog, bukan dendam. Semangat yang kami bawa sederhana: JANDA Jangan Nakal dan Damai. Ini simbol bahwa anak-anak muda Maluku harus memilih kedewasaan dan persaudaraan,” ujarnya.
Dialog publik ini akan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain AKP Jafar Lessy (Kasat Bimas Polres Kota Ambon), Fais Yahya Marasabessy sebagai tokoh pemuda dan aktivis sosial, serta Basir Tuhepaly selaku Ketua Umum YPDI Cabang Ambon dan penanggung jawab kegiatan.
Basir Tuhepaly menyampaikan bahwa dialog ini dirancang sebagai ruang yang jujur, setara, dan bermartabat.
“Kami ingin menghentikan logika saling curiga dan menggantinya dengan keberanian untuk bicara dan mendengar. Konflik tidak boleh diwariskan. Ia harus diselesaikan,” tegasnya.
Melalui forum ini, para pihak diharapkan dapat mengidentifikasi akar konflik secara objektif, membangun komitmen bersama, serta merumuskan rekomendasi konkret demi menjaga UIN A.M. Sangadji Ambon sebagai rumah bersama seluruh mahasiswa Maluku.
Dialog Publik Resolusi Konflik Sosial ini juga diharapkan menjadi model penanganan konflik berbasis dialog dan kearifan lokal Maluku, sekaligus menegaskan kembali nilai persaudaraan, pela gandong, dan etika akademik sebagai fondasi kehidupan kampus.
