Oleh Friady Toisuta
Politisi Partai Golkar Maluku, Bidang Kebijakan Perdagangan
Pembangunan Blok Masela di Maluku bukan sekadar proyek energi ia adalah ujian nyata bagi negara dalam memastikan keadilan pembangunan di wilayah timur Indonesia. Dengan nilai investasi yang mencapai puluhan miliar dolar dan potensi produksi gas alam cair (LNG) berskala global, proyek yang dikelola oleh Inpex Corporation ini diproyeksikan menjadi salah satu tulang punggung energi nasional dalam beberapa dekade ke depan.
Namun, pengalaman dari berbagai proyek strategis nasional menunjukkan satu pola yang berulang: masyarakat lokal, khususnya pemuda, kerap hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di wilayah Maluku masih berada di atas rata-rata nasional dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, kualitas tenaga kerja diukur dari tingkat pendidikan dan keterampilan teknis masih didominasi oleh lulusan pendidikan dasar dan menengah tanpa spesialisasi industri. Ini menjadi sinyal kuat bahwa tanpa intervensi serius, peluang besar dari Blok Masela berisiko tidak terserap oleh tenaga kerja lokal.
Pemerintah daerah tidak bisa sekadar menunggu efek “trickle-down” dari investasi besar ini. Diperlukan langkah sistematis dan terukur untuk menyiapkan pemuda Maluku agar mampu masuk ke dalam rantai nilai industri migas, baik sebagai tenaga kerja terampil maupun pelaku usaha pendukung.
Pertama, penguatan pendidikan vokasi menjadi keharusan. Negara telah memiliki kerangka pengembangan SDM melalui revitalisasi SMK dan Balai Latihan Kerja (BLK), namun implementasinya di daerah masih jauh dari optimal. Jurusan seperti teknik las, kelistrikan industri, dan keselamatan kerja harus menjadi prioritas, karena inilah kompetensi yang paling dibutuhkan dalam industri LNG.
Kedua, akses terhadap sertifikasi profesi harus diperluas. Industri migas tidak hanya menuntut keterampilan, tetapi juga standar global. Tanpa sertifikasi, pemuda lokal akan kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah, bahkan luar negeri.
Ketiga, pemberdayaan ekonomi lokal perlu ditempatkan sebagai strategi utama, bukan pelengkap. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 97% tenaga kerja Indonesia diserap oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Artinya, peluang terbesar justru ada di sektor pendukung mulai dari logistik, katering, hingga jasa transportasi. Tanpa intervensi kebijakan, sektor ini berpotensi dikuasai oleh pelaku usaha dari luar Maluku.
Keempat, regulasi perlindungan tenaga kerja lokal harus ditegakkan. Pemerintah daerah perlu memastikan adanya kuota tenaga kerja lokal yang realistis dan terukur, disertai dengan sistem pendataan keterampilan (skill mapping) yang akurat. Ini penting agar perusahaan tidak beralasan kekurangan tenaga kerja lokal yang kompeten.
Terakhir, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci. Proyek sebesar Blok Masela harus terbuka terhadap pengawasan publik. Tanpa itu, risiko ketimpangan dan konflik sosial akan semakin besar.
Blok Masela adalah peluang langka. Ia bisa menjadi titik balik kebangkitan ekonomi Maluku, atau justru memperdalam ketimpangan yang sudah ada. Pilihan itu sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah mampu menyiapkan generasi mudanya hari ini.
Jika tidak ada langkah serius sekarang, maka ketika gas pertama mengalir dari Masela, pemuda Maluku mungkin hanya akan menyaksikannya bukan sebagai pelaku, tetapi sebagai penonton.
