Di tengah tekanan ekonomi global yang terus mendorong penguatan dolar terhadap rupiah, Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan moneter dan fiskal. Negeri ini membutuhkan gerakan ekonomi nasional yang mampu menghasilkan devisa secara berkelanjutan. Salah satu jawabannya adalah sektor pariwisata.
Selama ini, pariwisata kerap dipandang sebagai sektor pelengkap pembangunan. Padahal, industri ini merupakan mesin ekonomi yang mampu mendatangkan devisa, menciptakan jutaan lapangan kerja, menggerakkan UMKM, menghidupkan ekonomi kreatif, sekaligus memperkuat posisi rupiah melalui masuknya mata uang asing ke Indonesia.
Sebagai Ketua Barisan Muda Kosgoro 1957 Provinsi Maluku, Friady Toisuta menilai Presiden Republik Indonesia perlu menjadikan penguatan sektor pariwisata sebagai agenda strategis nasional dengan memberikan penugasan kepada seluruh gubernur agar berlomba meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara di daerah masing-masing.
“Menjaga rupiah tidak boleh hanya dibebankan kepada pemerintah pusat dan Bank Indonesia. Seluruh kepala daerah harus ikut mengambil bagian melalui pembangunan sektor pariwisata yang mampu menghasilkan devisa. Setiap wisatawan asing yang datang membawa mata uang asing, membelanjakannya di Indonesia, menggerakkan ekonomi rakyat, dan pada akhirnya ikut memperkuat fondasi ekonomi nasional,” ujar Friady.
Menurutnya, jika Indonesia mampu menarik 20 juta wisatawan mancanegara dalam satu tahun, dengan rata-rata pengeluaran US$1.000 per orang, maka Indonesia berpotensi memperoleh sekitar US$20 miliar devisa. Nilai tersebut setara ratusan triliun rupiah yang akan mengalir ke hotel, restoran, transportasi, pelaku UMKM, industri kreatif, hingga masyarakat di destinasi wisata.
“Ini bukan sekadar angka. Ini adalah kekuatan ekonomi yang dapat memperkuat cadangan devisa nasional dan membantu menjaga stabilitas rupiah, terutama jika berjalan beriringan dengan peningkatan ekspor dan investasi. Pariwisata adalah ekspor jasa yang tidak perlu dikirim ke luar negeri karena dunia datang langsung ke Indonesia,” tegasnya.
Namun, menurut Friady, keberhasilan itu hanya dapat diwujudkan apabila seluruh pemerintah daerah memiliki visi yang sama. Setiap provinsi harus mampu membaca peluang global, membangun destinasi yang berdaya saing, membuka akses investasi, serta memasarkan potensi wisatanya hingga ke pasar internasional.
Maluku Memiliki Potensi Dunia, Tetapi Belum Dikelola dengan Mentalitas Global
Secara khusus, Friady menyoroti kondisi sektor pariwisata di Provinsi Maluku. Menurutnya, daerah yang dikenal sebagai Negeri Seribu Pulau ini memiliki kekayaan bahari, sejarah rempah-rempah, budaya, dan keindahan alam yang tidak kalah dibandingkan destinasi wisata kelas dunia. Namun, potensi tersebut belum diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi yang nyata.
Ia berharap Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mampu menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan ekonomi daerah. Terlebih, kedekatan Gubernur dengan Presiden dinilai sebagai peluang strategis untuk memperjuangkan program nasional, investasi, promosi internasional, hingga pembangunan infrastruktur pariwisata.
“Hubungan baik dengan pemerintah pusat adalah modal politik yang harus diterjemahkan menjadi manfaat ekonomi bagi Maluku. Momentum seperti ini tidak boleh disia-siakan,” katanya.
Kritik untuk Dinas Pariwisata: Jangan Menjadi Penonton di Daerah Sendiri
Friady juga melontarkan kritik terhadap kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Menurutnya, kepala dinas tidak boleh terjebak dalam rutinitas administratif dan kegiatan seremonial semata.
“Seorang Kepala Dinas Pariwisata harus berpikir sebagai seorang diplomat ekonomi. Tugasnya bukan hanya menyelenggarakan festival, tetapi membangun jaringan internasional, melakukan lobi dengan maskapai, agen perjalanan dunia, investor, hingga mempromosikan Maluku di forum-forum internasional. Pariwisata adalah persaingan global, bukan sekadar agenda lokal,” ujarnya.
Ia menilai hingga saat ini belum terlihat terobosan besar yang mampu mengangkat nama Maluku sebagai destinasi unggulan dunia. Dalam pandangannya, birokrasi pariwisata di Maluku masih terlalu pasif dalam menangkap peluang.
“Jangan sampai kita hanya menjadi penonton, sementara daerah lain bergerak cepat merebut pasar wisata dunia. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian, kreativitas, dan kepemimpinan yang mampu menjemput peluang, bukan menunggu peluang datang.”
Friady menegaskan bahwa kritik tersebut ditujukan sebagai bentuk evaluasi agar Dinas Pariwisata bekerja lebih progresif dan berorientasi pada hasil yang dapat diukur, seperti peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, investasi pariwisata, dan kontribusi terhadap devisa negara.
“Maluku memiliki semua syarat untuk menjadi destinasi kelas dunia. Yang masih kurang adalah keberanian berpikir besar dan bekerja melampaui batas-batas birokrasi. Jika kita terus bekerja dengan pola lama, maka potensi besar Maluku hanya akan menjadi cerita tanpa dampak ekonomi yang nyata.”
Di tengah tekanan dolar yang masih membayangi perekonomian nasional, Friady meyakini bahwa pariwisata dapat menjadi salah satu senjata paling efektif untuk memperkuat ekonomi Indonesia.
“Setiap wisatawan asing yang datang bukan sekadar membawa kamera untuk menikmati keindahan Nusantara. Mereka membawa devisa, membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi rakyat, dan memperkuat nilai rupiah. Sudah saatnya Indonesia menjadikan pariwisata sebagai strategi ekonomi nasional, dan Maluku harus berada di barisan terdepan, bukan tertinggal di belakang.”
