Seram Bagian Timur — Dugaan skandal besar Dana Desa kembali mencuat. Kali ini terjadi di Desa Geser, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku. Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar disorot setelah muncul indikasi kuat adanya anggaran fiktif dan proyek pembangunan yang gagal total.
Informasi yang berkembang di masyarakat menyebutkan, anggaran tahun 2021–2022 diduga telah dicairkan, namun tidak disertai bukti kegiatan yang jelas di lapangan. Warga mengaku tidak pernah melihat realisasi program yang seharusnya dibiayai dari dana tersebut.
“Uang katanya sudah cair, tapi tidak ada pembangunan yang kami lihat. Tidak jelas digunakan untuk apa,” ujar salah satu warga.
Memasuki tahun 2023, situasi tidak membaik. Sejumlah proyek yang dianggarkan justru terbengkalai. Pembangunan posyandu di Dusun Kilwaru dilaporkan tidak pernah dikerjakan, meskipun material seperti kayu dan papan telah dibelanjakan.
Ironisnya, material tersebut kini dilaporkan membusuk tanpa digunakan, memperkuat dugaan adanya perencanaan fiktif atau penyimpangan anggaran.
Tak hanya itu, proyek air bersih di Dusun Kilwaru dan Kampung Baru juga gagal total. Fasilitas yang dibangun tidak berfungsi—pipa-pipa dilaporkan rusak dan air tidak pernah mengalir ke rumah warga.
“Air tidak jalan sampai sekarang. Pipa sudah patah, jadi kami tetap kesulitan air bersih,” ungkap warga lainnya.
Kondisi ini memicu kemarahan dan kekecewaan masyarakat. Mereka menilai anggaran miliaran rupiah tersebut tidak memberikan manfaat nyata, bahkan terkesan hilang tanpa pertanggungjawaban.
Sejumlah tokoh masyarakat mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan untuk mengusut dugaan tersebut.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada audit dan penyelidikan menyeluruh. Jika terbukti, pelaku harus diproses hukum,” tegas salah satu tokoh masyarakat.
Hingga saat ini, pihak Pemerintah Desa Geser belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.
Kasus ini berpotensi menjadi skandal besar jika tidak segera ditangani, sekaligus menjadi sorotan serius terhadap pengelolaan Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan justru menimbulkan kerugian publik.
