AMBON — Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) X Partai Golkar Kota Ambon dipastikan tidak dibatalkan, melainkan hanya diskors sementara sambil menunggu arahan lanjutan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Penegasan itu disampaikan perwakilan DPD Partai Golkar Maluku, Subhan Pattimahu, di tengah munculnya keresahan dan kekecewaan sejumlah kader yang telah mengikuti seluruh tahapan Musda.
Menurut Subhan, agenda Musda yang berlangsung pada 30 April 2026 tersebut awalnya berjalan tertib dan sesuai mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Namun, saat sidang paripurna pertama digelar, forum akhirnya diskors berdasarkan instruksi Ketua Umum DPP Partai Golkar.
“Skorsing ini menunjukkan bahwa seluruh jajaran pengurus DPD Golkar Kota Ambon hingga tingkat kecamatan tetap patuh terhadap instruksi Ketua Umum sebagai mandataris Munas,” ujar Subhan di Ambon, Kamis.
Ia mengakui keputusan tersebut memunculkan kekecewaan di kalangan peserta Musda. Meski begitu, Subhan menilai situasi itu masih merupakan bagian dari dinamika internal partai yang harus disikapi secara dewasa dan disiplin.
“Sebagai kader yang militan, loyalitas dan disiplin terhadap keputusan partai tetap dijaga,” katanya.
Subhan juga menyoroti proses administrasi penundaan yang dinilai kurang ideal. Pasalnya, surat penundaan baru diterima sehari sebelum pelaksanaan Musda, sementara seluruh persiapan dan tahapan kegiatan telah dirampungkan berdasarkan keputusan rapat pleno DPD Golkar Maluku.
Ia menjelaskan, secara prosedural surat penundaan semestinya disampaikan minimal satu pekan sebelum agenda berlangsung agar tidak menimbulkan polemik maupun kebingungan di internal partai.
“Selain terlambat, surat tersebut juga tidak melalui mekanisme pleno dan tidak ditandatangani Ketua Bidang Kepartaian maupun Ketua DPD,” ungkapnya.
Di tengah situasi tersebut, pihaknya tetap memberikan apresiasi kepada Ketua Harian DPD Golkar Maluku, Ridwan Rahman Marassabessy, yang tetap hadir membuka Musda. Kehadiran itu dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga marwah partai dan memperkuat soliditas antara pengurus provinsi dengan DPD Golkar Kota Ambon.
Subhan menambahkan, keputusan untuk tetap membuka forum juga mempertimbangkan posisi strategis Kota Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku sekaligus pusat dinamika politik daerah. Terlebih, sejumlah pelaksanaan Musda di beberapa kabupaten sebelumnya juga mengalami kebuntuan.
“Perlu ditegaskan bahwa tidak ada pembatalan Musda. Yang terjadi hanyalah skorsing sementara sambil menunggu arahan lanjutan dari DPD Golkar Maluku setelah berkoordinasi dengan DPP,” tegasnya.
