JAKARTA – Industri perfilman Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan besar di tengah melimpahnya potensi kreatif dan kekayaan budaya nasional. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menegaskan bahwa film Indonesia harus mampu bertransformasi menjadi instrumen strategis untuk memperkuat identitas budaya sekaligus mempromosikan pariwisata nasional, bukan sekadar mengikuti selera pasar.
Pernyataan tersebut disampaikan Lamhot dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (Panja KDFN) Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Dalam forum tersebut, Lamhot mengungkapkan keprihatinannya terhadap posisi Indonesia yang hingga kini masih lebih banyak menjadi pasar bagi produk hiburan asing dibanding menjadi kekuatan utama dalam industri perfilman dunia.
“Kita menjadi market film. Dulu telenovela, lalu drakor, sekarang dracin. Kita sendiri enggak tumbuh,” ujarnya.
Menurut Lamhot, mayoritas produksi film nasional saat ini masih didominasi dua tema utama, yakni horor dan kisah perselingkuhan. Kondisi tersebut dinilai belum mencerminkan kekayaan sejarah, budaya, dan destinasi wisata Indonesia yang memiliki potensi besar untuk diangkat ke layar lebar.
Ia menilai film seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi media diplomasi budaya dan promosi pariwisata yang mampu meningkatkan daya tarik Indonesia di mata dunia.
Sebagai perbandingan, Lamhot mencontohkan bagaimana sejumlah negara memanfaatkan industri perfilman untuk memperkuat sektor pariwisata. Film-film internasional, seperti seri James Bond, bahkan diproduksi di kota-kota wisata ternama sebagai bagian dari strategi promosi destinasi.
“Film James Bond saja sampai diproduksi di Venezia, padahal Venezia sudah sangat terkenal pariwisatanya. Tujuannya tetap untuk mempromosikan Venezia. Kita belum ada seperti itu,” katanya.
Selain persoalan tema, Komisi VII DPR RI juga menilai lemahnya sistem distribusi menjadi salah satu hambatan utama perkembangan perfilman nasional. Kondisi tersebut membuat banyak produser memilih tema yang dianggap paling aman secara komersial agar memperoleh akses penayangan yang lebih luas.
Belum optimalnya lembaga yang mendorong penguatan nilai budaya dan edukasi dalam proses kurasi konten juga dinilai menjadi tantangan serius bagi kemajuan industri kreatif Indonesia.
Sebagai tindak lanjut, Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional merekomendasikan pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang memperkuat ekosistem perfilman nasional. Di antaranya melalui pemberian subsidi distribusi, insentif bagi film yang mengangkat budaya daerah, serta kewajiban analisis dampak ekonomi (multiplier effect) industri perfilman terhadap pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di daerah.
Panja juga mendorong pemerintah segera menyusun regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang kini mulai memengaruhi industri kreatif global, dengan mengacu pada praktik terbaik perfilman dunia, termasuk Hollywood.
Dalam kesempatan yang sama, Cinema Poetica menilai pembangunan ekosistem perfilman Indonesia memerlukan investasi yang lebih besar pada sektor distribusi dan edukasi yang selama ini masih tertinggal dibandingkan pendanaan produksi.
Sementara itu, PT Rangkai Kreativitas Indonesia menyoroti masih terjadinya ketimpangan antara jumlah talenta kreatif dengan ruang distribusi film nasional. Perusahaan penyedia layanan video on demand (VOD) lokal tersebut mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat semakin memilih menonton film Indonesia melalui platform dalam negeri secara legal, terjangkau, dan berdaya saing di tengah dominasi layanan streaming global.
Melalui berbagai rekomendasi tersebut, Komisi VII DPR RI berharap industri perfilman Indonesia tidak hanya berkembang sebagai sektor ekonomi kreatif, tetapi juga menjadi wajah budaya bangsa yang mampu memperkenalkan kekayaan Indonesia kepada dunia sekaligus memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan pariwisata dan perekonomian nasional.
