Oleh A. Samad Serang, S.Pi., M.Si.
Sekretaris Tanfidziyah PCNU Kota Tual
Tual — Pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bukan sekadar pergantian kepemimpinan organisasi. Bagi Nahdlatul Ulama, momentum tersebut merupakan bagian penting dalam menentukan arah perjalanan jam’iyah di tengah perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan politik yang semakin kompleks.
Karena itu, sosok yang dipilih tidak cukup hanya bermodal popularitas, jaringan, atau dukungan politik. NU membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas, kapasitas, visi yang jelas, serta komitmen menempatkan kepentingan jam’iyah di atas kepentingan pribadi dan kelompok.
Ketua PBNU ke depan juga dituntut memahami secara mendalam tradisi keilmuan dan nilai-nilai Aswaja An-Nahdliyah. Namun pemahaman tradisi saja tidak cukup. Pemimpin NU harus mampu mengelola organisasi secara modern, berpikir strategis, serta membaca perubahan global agar NU tidak tertinggal dalam bidang teknologi, pendidikan, ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia.
Pemimpin Pemersatu
Tantangan lain yang tak kalah penting adalah menjaga persatuan internal. NU merupakan rumah besar yang menaungi ulama, pesantren, akademisi, kader muda, badan otonom, lembaga, dan jutaan warga Nahdliyin dengan latar belakang yang beragam.
Ketua PBNU karena itu harus tampil sebagai pemersatu, bukan sumber polarisasi. Ia perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan berbagai elemen organisasi dan memastikan perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi konflik yang menggerus kekuatan jam’iyah.
Di sisi lain, NU membutuhkan kepemimpinan yang mampu memperkuat kemandirian organisasi. Tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel perlu menjadi fondasi. Potensi NU di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta pengembangan sumber daya manusia juga harus dikelola secara serius dan berkelanjutan.
Kaderisasi Jangan Terpinggirkan
Regenerasi menjadi pekerjaan penting yang tidak boleh diabaikan. Ketua PBNU mendatang harus berani memberikan ruang lebih luas kepada generasi muda untuk belajar, berproses, dan mengambil tanggung jawab kepemimpinan.
NU memiliki jumlah warga yang besar. Namun kekuatan demografis tersebut harus diikuti dengan sistem kaderisasi yang kuat. Tanpa regenerasi yang terencana, besarnya jumlah warga tidak otomatis menjamin keberlanjutan organisasi.
Karena itu, kepemimpinan PBNU harus mampu menyiapkan kader yang tidak hanya memahami nilai-nilai ke-NU-an, tetapi juga memiliki kompetensi profesional dan kemampuan menghadapi perubahan zaman.
Pada akhirnya, Ketua PBNU bukan sekadar pemegang jabatan. Posisi tersebut merupakan amanah untuk menjaga marwah jam’iyah, merawat tradisi, menjawab tantangan zaman, serta memperjuangkan kemaslahatan umat dan bangsa.
Maka, ukuran dalam menentukan calon Ketua PBNU semestinya tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang paling populer, paling kuat secara politik, atau paling banyak memperoleh dukungan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah siapa yang paling mampu menjaga persatuan, memperkuat kemandirian, membangun profesionalisme, memperkuat kaderisasi, dan membawa NU semakin maju serta bermanfaat bagi masyarakat.
NU membutuhkan pemimpin yang mampu memadukan kedalaman spiritual, keluasan ilmu, keteguhan integritas, kecakapan manajerial, dan keberanian menatap masa depan.
Sebab, khidmah kepada NU pada hakikatnya bukan tentang mencari posisi. Khidmah adalah kesediaan menerima amanah, menjaga kepercayaan, dan bekerja untuk membesarkan jam’iyah demi kemaslahatan umat dan bangsa.
