JAKARTA — Aksi penyampaian pendapat di sejumlah kawasan Jakarta pada Kamis, 27 Agustus 2026, berdampak terhadap arus lalu lintas dan layanan transportasi publik. Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional, sementara Transjakarta melakukan pengalihan hingga penghentian sementara sejumlah layanan.
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan personel di sejumlah titik untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas akibat pergerakan massa, khususnya di sekitar Gedung DPR/MPR RI.
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Firman Darmansyah mengatakan rekayasa lalu lintas tidak diberlakukan secara menyeluruh. Pengaturan akan dilakukan berdasarkan kondisi jalan dan perkembangan situasi di lapangan.
“Apabila harus dilakukan rekayasa, itu sifatnya situasional dan terbatas,” kata Firman, dikutip dari Antara.
Menurut dia, pengalihan arus tidak akan dilakukan apabila kondisi lalu lintas masih berjalan lancar. Namun, jika situasi mengharuskan adanya perubahan arus, petugas akan ditempatkan di sejumlah titik untuk memberikan arahan kepada pengguna jalan.
“Apabila harus dilakukan pengalihan di beberapa titik, kami pastikan petugas sudah berada pada titik-titik tersebut untuk memberikan petunjuk dan arahan,” ujarnya.
4.274 Personel Dikerahkan
Untuk mengamankan rangkaian kegiatan penyampaian pendapat, Polda Metro Jaya menyiapkan 4.274 personel. Mereka ditempatkan sesuai kebutuhan di berbagai lokasi aksi.
Kegiatan penyampaian pendapat dijadwalkan berlangsung di sejumlah kawasan, antara lain Gedung DPR/MPR RI, Silang Selatan Monas, dan Taman Pandang Silang Monas.
Selain pengamanan, personel kepolisian juga membantu mengatur lalu lintas apabila terjadi perubahan situasi.
Pendekatan komunikasi, dialog, persuasif, dan humanis menjadi bagian dari strategi pengamanan. Kepolisian menyatakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat masih dalam keadaan aman dan kondusif.
Transjakarta Ubah Sejumlah Layanan
Dampak aksi juga dirasakan pengguna Transjakarta. Perusahaan transportasi publik tersebut menyesuaikan layanan dengan kondisi lapangan, terutama ketika terdapat penutupan jalan atau pengalihan arus oleh petugas berwenang.
Penyesuaian meliputi penghentian sementara layanan, modifikasi rute, hingga perubahan lintasan.
Halte Gerbang Pemuda dan Petamburan untuk sementara tidak melayani penumpang. Sejumlah rute yang terdampak antara lain 3F, 9, 9A, 10H, 1W, S31, T31, dan SH2.
Rute 8N juga mengalami perpendekan lintasan menuju Petamburan. Dalam kondisi tersebut, layanan tidak melewati Bus Stop MPR 1, MPR 2, dan Petamburan.
Sementara itu, rute 1B dan 1F dihentikan sementara. Kedua rute tersebut masing-masing melayani perjalanan Stasiun Palmerah–Tosari dan Stasiun Palmerah–Bundaran Senayan.
Perubahan layanan juga terjadi pada Mikrotrans JAK 102 akibat penutupan jalan di sekitar Jalan Haji Nawi.
Untuk arah Blok M, JAK 102 tidak melayani sejumlah pemberhentian di antara Bus Stop Griya Haji Nawi hingga Seberang ITC Fatmawati.
Warga Diminta Cek Informasi Sebelum Bepergian
Perubahan layanan transportasi tersebut membuat masyarakat yang hendak beraktivitas di Jakarta perlu memperhitungkan kemungkinan perubahan perjalanan.
Transjakarta mengimbau pengguna untuk menyesuaikan perjalanan dengan kondisi terkini dan memanfaatkan aplikasi TJ: Transjakarta serta kanal media sosial resmi untuk memperoleh informasi secara real time.
Perubahan rute dan layanan dapat kembali terjadi apabila kondisi di lapangan berubah atau terdapat penutupan jalur oleh pihak berwenang.
Di tengah berlangsungnya aksi, masyarakat pengguna jalan juga diminta mengikuti arahan petugas dan menghindari titik-titik yang mengalami kepadatan apabila tidak memiliki kepentingan mendesak.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa aksi penyampaian pendapat tidak hanya berdampak pada pengamanan kawasan, tetapi juga terhadap mobilitas warga dan layanan transportasi publik.
Karena itu, koordinasi antara aparat, penyelenggara transportasi, dan masyarakat menjadi penting agar hak menyampaikan pendapat tetap berjalan sekaligus menjaga aktivitas warga Jakarta seminimal mungkin terganggu.
