Surabaya — Pemilihan calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Muktamar Ke-35 dinilai tidak semestinya berhenti pada pertarungan popularitas, jaringan, atau kalkulasi dukungan. Lebih dari itu, forum tertinggi NU tersebut akan menentukan arah organisasi memasuki abad keduanya.

Sekretaris Tanfidziyah PCNU Kota Tual, A. Samad Serang, menilai sosok Ketua Umum PBNU mendatang harus memiliki perpaduan antara integritas, kapasitas kepemimpinan, kompetensi ke-NU-an, kemampuan manajerial, kecakapan teknokratis, serta visi jangka panjang.

Menurut Samad, tantangan NU yang semakin kompleks membutuhkan pemimpin yang bukan hanya memiliki niat baik, tetapi mampu menerjemahkan keputusan Muktamar menjadi kebijakan dan program yang konkret, terukur, serta dirasakan manfaatnya oleh warga Nahdliyin.

“Yang jauh lebih penting adalah integritas, kapasitas kepemimpinan, kompetensi ke-NU-an, kemampuan manajerial, kapasitas teknokratis, dan visi besar tentang masa depan NU,” kata Samad dalam wawancara dengan media.

NU Tak Lagi Organisasi Sederhana

Samad mengatakan skala organisasi NU saat ini menuntut standar kepemimpinan yang lebih tinggi. NU memiliki pesantren, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, rumah sakit, badan usaha, lembaga sosial, jaringan ekonomi, organisasi kepemudaan dan perempuan, hingga jejaring internasional.

Karena itu, menurut dia, kepemimpinan PBNU membutuhkan kemampuan mengelola organisasi secara modern tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar ke-NU-an.

“NU sekarang sudah berkembang menjadi organisasi yang sangat besar dan kompleks. Mengelola organisasi sebesar ini tidak cukup hanya dengan niat baik,” ujarnya.

Ia mendorong agar PBNU membangun sistem organisasi yang kuat sehingga keberlangsungan jam’iyah tidak bergantung pada satu figur.

Bagi Samad, pemimpin boleh berganti, tetapi sistem harus tetap bekerja.

“NU tidak boleh terlalu bergantung kepada figur. Kita harus membangun sistem yang kuat sehingga siapapun yang memimpin, organisasi tetap berjalan dengan baik,” katanya.

Integritas Menjadi Fondasi

Di tengah dinamika Muktamar, Samad menempatkan integritas sebagai fondasi utama. Ketua Umum PBNU, kata dia, harus memiliki rekam jejak pengabdian, amanah, akhlakul karimah, serta mampu menjaga kehormatan organisasi.

NU, menurut dia, tidak boleh menjadi kendaraan kepentingan pribadi maupun kelompok.

Lebih jauh, proses pemilihan juga harus dijaga agar tidak meninggalkan luka organisasi. Perbedaan pilihan dalam Muktamar merupakan sesuatu yang wajar, tetapi persatuan jam’iyah harus menjadi kepentingan yang lebih besar.

“Setelah Muktamar selesai, semua harus kembali dalam satu rumah besar: Nahdlatul Ulama,” ujarnya.

Membaca NU untuk 10, 25 hingga 50 Tahun

Samad juga mengingatkan agar visi calon Ketua Umum PBNU tidak berhenti pada agenda lima tahunan.

Menurut dia, NU membutuhkan roadmap jangka panjang untuk membangun fondasi organisasi hingga 10, 25, bahkan 50 tahun ke depan.

Bidang pendidikan, pesantren, ekonomi, kesehatan, teknologi, kaderisasi, lingkungan, kelautan, ketahanan pangan, hingga diplomasi internasional dinilai perlu masuk dalam agenda strategis NU abad kedua.

Orientasinya, kata Samad, bukan sekadar menjadikan NU sebagai organisasi yang besar secara jumlah, tetapi sebagai kekuatan yang mampu memberi kontribusi terhadap peradaban.

Kemandirian Ekonomi dan Regenerasi

Salah satu pekerjaan besar NU adalah membangun kemandirian ekonomi. Samad melihat potensi tersebut sebenarnya sangat besar, mulai dari jumlah warga Nahdliyin, pesantren, koperasi, UMKM, wakaf, lembaga pendidikan hingga berbagai aset sosial.

Namun, potensi tersebut harus dikelola dengan profesional agar memberikan manfaat yang lebih luas.

“NU tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan. NU harus mampu menjadi subjek pembangunan,” kata Samad.

Kemandirian ekonomi juga dinilai penting untuk menjaga independensi organisasi sehingga NU memiliki kemampuan menjalankan khidmah secara mandiri dan berkelanjutan.

Selain ekonomi, kaderisasi menjadi agenda yang tidak kalah penting. Samad menilai generasi muda NU harus memperoleh ruang yang lebih luas untuk belajar, berproses, memimpin, dan mengambil tanggung jawab organisasi.

Ia juga mendorong keterlibatan lebih besar perempuan, akademisi, profesional, kader pesantren, dan kelompok strategis lainnya.

“Regenerasi jangan hanya menjadi slogan. Ia harus menjadi sistem,” ujarnya.

Jangan Lupakan Pesisir dan Kepulauan

Sebagai bagian dari Indonesia yang merupakan negara kepulauan, Samad menilai agenda NU juga perlu memberi perhatian lebih besar terhadap masyarakat pesisir.

Banyak warga Nahdliyin hidup sebagai nelayan, pembudidaya ikan, petambak, pelaku usaha kelautan, dan masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sumber daya laut.

Karena itu, ia mendorong NU memiliki perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir, ekonomi biru, perubahan iklim, konservasi laut, perikanan, serta ketahanan pangan.

Menurut Samad, pembangunan organisasi tidak boleh terlalu berorientasi pada daratan dan perkotaan.

“Wilayah pesisir dan kepulauan juga merupakan bagian penting dari masa depan Indonesia dan masa depan warga Nahdliyin,” katanya.

Membawa Gagasan NU ke Dunia

Di tingkat global, Samad menilai NU memiliki modal sosial yang kuat melalui pengalaman dalam isu Islam moderat, perdamaian, toleransi, dialog dan kemanusiaan.

Modal tersebut, kata dia, perlu diterjemahkan menjadi peran internasional yang lebih strategis.

Ketua Umum PBNU mendatang diharapkan mampu membawa gagasan NU dalam isu perdamaian, kemanusiaan, perubahan iklim, pendidikan, ekonomi, serta dialog antarperadaban.

Dengan demikian, kiprah NU tidak berhenti pada persoalan internal organisasi, tetapi ikut menjawab persoalan global.

Bukan Sekadar Memilih Ketua Umum

Pada akhirnya, Samad merumuskan sosok ideal Ketua Umum PBNU sebagai figur yang kuat dalam nilai, matang dalam kepemimpinan, profesional dalam manajemen, teknokratis dalam kebijakan, mandiri dalam ekonomi, adaptif terhadap teknologi, kokoh dalam kebangsaan, serta luas dalam wawasan global.

Namun, seluruh kompetensi tersebut menurut dia harus berpijak pada satu hal: jiwa khidmah.

“Karena NU bukan tempat mencari kekuasaan. NU adalah tempat mengabdi,” ujarnya.

Kepada peserta Muktamar Ke-35, Samad mengajak agar pilihan terhadap calon Ketua Umum tidak semata-mata didasarkan pada siapa yang paling kuat secara politik dan jaringan.

Pertanyaan yang lebih penting, menurut dia, adalah siapa yang paling mampu menjaga marwah NU, memperluas khidmah, memperkuat kemandirian, dan menghadirkan kemaslahatan bagi umat, bangsa, serta dunia.

“Muktamar bukan sekadar memilih seorang Ketua Umum. Muktamar adalah ikhtiar bersama untuk menentukan NU seperti apa yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya,” kata Samad.

Ia berharap Muktamar Ke-35 menjadi ruang ta’aruf, tafahum, dan ta’awun. Perbedaan pilihan, kata dia, merupakan hal biasa dalam proses organisasi, tetapi menjaga persatuan jam’iyah merupakan kewajiban bersama.

“Khidmah adalah ruhnya, kompetensi adalah ikhtiarnya, integritas adalah pijakannya, dan visi peradaban adalah arah perjuangannya.”