AMBON, 15 Oktober 2026 — Ketua Pengurus Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (PD AMPG) Provinsi Maluku, Zeth Pormes, meminta publik tidak menjadikan hasil survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) sebagai satu-satunya ukuran untuk menilai kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Pernyataan itu disampaikan menyusul hasil survei CELIOS dalam laporan Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang menempatkan Bahlil pada posisi terbawah dalam pemeringkatan kinerja menteri, dengan skor minus 159.
Zeth menilai hasil survei perlu dihormati sebagai bagian dari demokrasi. Namun, menurut dia, evaluasi terhadap pejabat publik harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan capaian program, indikator kinerja, serta tantangan yang dihadapi kementerian.
“Kami menghormati setiap hasil survei sebagai bagian dari demokrasi. Namun, jangan sampai sebuah survei dijadikan vonis mutlak untuk menghakimi kinerja seorang menteri,” kata Zeth dalam keterangannya, Kamis, 15 Oktober 2026.
Ia menegaskan, kinerja Bahlil tidak semestinya dinilai hanya dari satu sudut pandang. Menurut Zeth, capaian sektor energi, penerimaan negara, investasi, dan upaya memperkuat ketahanan energi nasional juga perlu menjadi bahan evaluasi.
Ia merujuk pada laporan Kementerian ESDM yang mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 2025 sebesar Rp138,37 triliun atau 108,56 persen dari target. Sementara itu, realisasi produksi siap jual (lifting) minyak bumi mencapai 605,3 ribu barel per hari atau 100,05 persen dari target APBN 2025.
Meski demikian, capaian tersebut tidak serta-merta menghilangkan persoalan dan tantangan dalam kebijakan energi nasional. Zeth mengatakan, kritik tetap diperlukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kinerja pemerintah.
“Kalau ingin menilai kinerja seorang pejabat negara, gunakan ukuran yang menyeluruh. Jangan hanya melihat sisi negatif, sementara capaian yang terukur justru dikesampingkan,” ujarnya.
Zeth juga menyoroti pentingnya transparansi metodologi survei CELIOS agar masyarakat dapat memahami dasar penilaian dan batasan hasil penelitian tersebut.
Menurut dia, metodologi survei perlu dibaca secara proporsional agar hasilnya tidak ditafsirkan melampaui cakupan penelitian. Namun, ia tidak merinci indikator alternatif yang dapat digunakan untuk membandingkan kinerja para menteri secara menyeluruh.
Selain menanggapi hasil survei, Zeth menilai perjalanan Bahlil Lahadalia dari dunia usaha hingga menduduki jabatan strategis di pemerintahan menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya dari Indonesia Timur.
Ia mengatakan, dukungan terhadap Bahlil bukan berarti menutup ruang kritik. Sebaliknya, kritik harus dijawab melalui hasil kerja, keterbukaan, dan perbaikan kebijakan.
“Dukungan kami bukan berarti menutup mata terhadap kritik. Kami justru berharap kritik dijawab dengan kerja nyata dan perbaikan yang terus dilakukan,” kata Zeth.
PD AMPG Maluku, lanjut dia, mendukung Bahlil dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri ESDM dan memperkuat ketahanan energi nasional. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan perbedaan penilaian sebagai ruang diskusi yang sehat.
“Bahlil tidak membutuhkan pembelaan yang menutup mata terhadap kekurangan. Yang dibutuhkan adalah penilaian yang adil. Kritik itu sah, tetapi fakta dan hasil kerja juga harus berbicara,” ujarnya.
Zeth menegaskan, evaluasi terhadap pejabat publik harus tetap terbuka terhadap kritik sekaligus mempertimbangkan capaian yang dapat diukur. Dengan demikian, perdebatan mengenai kinerja pemerintah dapat berlangsung secara objektif dan berorientasi pada perbaikan kebijakan.
