JAKARTA, — Direktur Sagu Institute, Yusril Toatubun, mengapresiasi langkah Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Fahri Alkatiri, dalam mendorong pengembangan industri pengolahan sagu melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung dalam rangkaian kegiatan Sago Business Forum 2026 di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (5/11/2026). Kerja sama itu berfokus pada pengembangan industri pengolahan sagu di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji dan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong hilirisasi sagu serta meningkatkan nilai tambah komoditas lokal.
Yusril menilai, langkah Fahri Alkatiri merupakan terobosan penting dalam mengembangkan potensi sagu dari komoditas pangan tradisional menjadi produk industri yang memiliki daya saing.
“Atas nama Sagu Institute, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Fahri Alkatiri. Ini bukan sekadar penandatanganan kerja sama, tetapi langkah penting untuk membawa sagu dari potensi lokal menuju kekuatan industri yang memiliki nilai tambah,” kata Yusril.
Menurut Yusril, upaya pengembangan sagu tersebut sejalan dengan gagasan yang telah dibangun Sagu Institute sejak Desember 2025 melalui forum diskusi yang melibatkan akademisi, praktisi, pelaku usaha, dan mahasiswa asal Maluku.
Forum tersebut menghadirkan sejumlah kalangan akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Brawijaya, dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), serta pelaku usaha dan mahasiswa Maluku yang menempuh pendidikan di Malang Raya.
Kegiatan itu juga melibatkan mahasiswa dari 11 kabupaten/kota di Maluku. Bupati Fahri Alkatiri turut menjadi pihak yang diundang, meskipun saat itu berhalangan hadir.
Yusril mengatakan, keterlibatan berbagai elemen tersebut menunjukkan bahwa pengembangan sagu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pelaku industri, melainkan juga membutuhkan peran generasi muda.
Ia menegaskan, sagu tidak boleh hanya dipandang sebagai identitas budaya dan pangan tradisional masyarakat Maluku. Komoditas tersebut memiliki peluang besar menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
Namun, menurut dia, potensi tersebut harus didukung dengan penguatan teknologi pengolahan, peningkatan kualitas produksi, diversifikasi produk turunan, investasi, akses pasar, serta pemberdayaan petani sagu.
“Maluku memiliki kekayaan sumber daya sagu yang luar biasa. Namun, kekayaan itu harus diikuti keberanian kebijakan, inovasi, investasi, dan industrialisasi. Jangan sampai kita hanya bangga memiliki sumber daya, tetapi tidak mampu mengubahnya menjadi nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sagu Institute juga berharap MoU antara Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kementerian Perindustrian tidak berhenti pada penandatanganan kerja sama. Kesepakatan tersebut perlu segera ditindaklanjuti melalui program konkret, seperti penguatan rantai pasok bahan baku, pembangunan fasilitas pengolahan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perluasan pemasaran produk olahan sagu.
Yusril turut mengapresiasi dukungan Kementerian Perindustrian dan perhatian Gubernur Maluku dalam mendorong pengembangan industri sagu di daerah.
Ia berharap kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, akademisi, dunia usaha, dan komunitas generasi muda dapat membangun ekosistem industri sagu yang berkelanjutan.
“Sagu harus menjadi bagian dari masa depan pangan Indonesia. Generasi muda tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pembangunan daerahnya sendiri. Kita harus hadir dengan gagasan, kajian, dan kontribusi nyata,” kata Yusril.
Sagu Institute, lanjut dia, berkomitmen terus berkontribusi melalui kajian, gagasan, dan kolaborasi strategis untuk mendorong sagu menjadi kekuatan ekonomi, kemandirian pangan, dan sumber kesejahteraan masyarakat Maluku.
