Kunjungan Gubernur Provinsi Maluku Hendrik Lewerissa ke kawasan tambang emas Gunung Botak pada Rabu (6/5/2026) memunculkan harapan baru bagi masyarakat di Kabupaten Buru terkait penataan tambang rakyat yang selama ini menjadi polemik.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Maluku, Ridwan Nurdin atau yang akrab disapa La Songkok Tinggi, menyatakan dukungannya terhadap langkah penutupan permanen aktivitas tambang ilegal di Gunung Botak. Namun, ia menegaskan pemerintah daerah juga harus hadir memberikan solusi nyata bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari kawasan tersebut.
Menurut Ridwan, penertiban tambang ilegal harus dibarengi dengan percepatan legalitas tambang rakyat melalui koperasi pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Ia meminta Pemerintah Provinsi Maluku segera menyelesaikan berbagai dokumen perizinan yang hingga kini belum tuntas.
“Pemprov melalui Dinas ESDM Provinsi Maluku yang juga sebagai mitra di komisi 2 DPRD harus segera menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), RKAB, dan izin lainnya yang telah diusulkan koperasi pemegang IPR,” kata Ridwan, Kamis (7/5/2026).
Ia menilai lambannya proses administrasi selama hampir dua tahun terakhir membuat masyarakat penambang berada dalam ketidakpastian. Padahal, menurutnya, legalitas tambang rakyat penting agar aktivitas pertambangan berjalan sesuai regulasi sekaligus memberi dampak ekonomi bagi warga sekitar.
Tak hanya itu, Ridwan juga menyoroti kondisi infrastruktur di wilayah Buru yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. Ia meminta Gubernur Maluku tidak menutup mata terhadap kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses jalan dan jembatan.
“Gubernur Maluku harus menjawab kebutuhan dasar masyarakat kami, terutama jalan dan jembatan di tanah kami,” ujarnya.
Ridwan turut mendorong koperasi agar nantinya membuka ruang sebesar-besarnya bagi tenaga kerja lokal ketika aktivitas tambang resmi mulai beroperasi.
Menurut dia, keberadaan tambang harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar, bukan hanya kelompok tertentu.
Ia berharap seluruh proses penataan Gunung Botak dapat berjalan lancar sehingga aktivitas tambang rakyat dapat berlangsung secara legal, aman, dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
“Semoga semua proses bisa berjalan baik agar aktivitas penambang sesuai regulasi, ekonomi masyarakat meningkat, dan lingkungan tetap terjaga untuk generasi mendatang,” tutupnya.
