Ambon, 20 Oktober 2025 —
Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) sukses menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi KUHP Baru dengan tema “Mengenal Tindak Pidana Ketertiban Umum dalam KUHP Baru” Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen PERMAHI dalam mendukung program pemerintah dalam implementasi KUHP baru serta meningkatkan literasi hukum di kalangan mahasiswa dan masyarakat.
Dalam sambutannya, Ketua Umum DPN PERMAHI Farah Fahmi Namakule menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting bagi mahasiswa hukum untuk memahami perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional.
“KUHP baru menghadirkan paradigma hukum pidana yang lebih berkeadilan, humanis, dan kontekstual dengan nilai-nilai Pancasila. Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong pemahaman mendalam terhadap konsep ketertiban umum yang menjadi bagian penting dalam KUHP baru,” ujarnya.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi hukum hinggah fasilitator KUHP Nasional yang membahas berbagai aspek baru dalam KUHP, termasuk tindak pidana terhadap ketertiban umum, perlindungan kepentingan masyarakat, serta relevansi pasal-pasal baru dalam konteks sosial Indonesia modern.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PERMAHI menegaskan bahwa sosialisasi ini merupakan wujud nyata kontribusi mahasiswa hukum dalam mengawal penerapan KUHP baru di tengah masyarakat.
“PERMAHI akan terus berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah dan lembaga hukum dalam menyebarluaskan pemahaman hukum nasional, agar penerapan KUHP baru berjalan secara adil dan proporsional,” tegasnya.
Acara yang berlangsung secara interaktif ini mendapat apresiasi positif dari para peserta. Melalui sesi diskusi Virtual, peserta diajak untuk berdialog dan menelaah berbagai isu aktual seputar ketertiban umum, kebebasan berekspresi, dan tanggung jawab sosial dalam kerangka hukum nasional.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, PERMAHI berharap agar generasi muda hukum semakin berperan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, serta ikut mengawal pelaksanaan KUHP baru menuju tatanan hukum yang berkeadilan dan beradab. Tutupnya
