KAWANNEWS.ID, AMBON – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mendorong percepatan hilirisasi komoditas unggulan daerah dan meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap keadilan pembangunan di wilayah kepulauan.
Hal itu disampaikan Hendrik saat memberikan sambutan dalam pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Sabtu (7/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri empat menteri Kabinet Merah Putih.
Keempat menteri tersebut yakni Bahlil Lahadalia, Ketua Umum DPP Partai Golkar; Muhammad Sarmuji, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar; Wihaji, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar; serta Muktarudin, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Dalam sambutannya, Hendrik menyoroti ironi pembangunan Maluku. Meski memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah dinilai masih menghadapi berbagai tantangan.
Menurutnya, selama puluhan tahun Maluku lebih banyak berperan sebagai daerah penghasil bahan mentah tanpa memperoleh nilai tambah ekonomi yang optimal bagi masyarakat lokal.
Karena itu, ia menilai hilirisasi menjadi langkah penting untuk mengubah pola pembangunan ekonomi daerah.
Sejumlah proyek strategis pemerintah pusat mulai memberikan peluang bagi Maluku. Di antaranya kepastian pengembangan Blok Abadi Masela, penandatanganan pembangunan LNG Sagu di Kabupaten Seram Bagian Timur, serta tiga program hilirisasi komoditas unggulan.
Ketiga program tersebut mencakup hilirisasi kelapa dalam, cengkeh, dan pala di Kabupaten Maluku Tengah; ubi kayu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar; serta sagu di Kabupaten Seram Bagian Timur.
“Transformasi dari pengiriman bahan mentah menuju produk jadi dinilai sebagai kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan di provinsi kepulauan,” ungkap Gubernur.
Selain mendorong sektor industri, Hendrik kembali menegaskan pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan menjadi undang-undang.
Menurutnya, karakteristik wilayah kepulauan memiliki tantangan berbeda dengan daerah daratan. Karena itu, Maluku membutuhkan kebijakan afirmatif serta alokasi anggaran yang adil dari pemerintah pusat.
Ia berharap regulasi tersebut dapat memberikan landasan hukum bagi percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.
Menutup sambutannya, Hendrik mengingatkan pentingnya menjaga kedewasaan politik dan membangun kerja sama lintas sektor.
Ia menegaskan perbedaan latar belakang politik tidak boleh menjadi penghalang dalam membangun komunikasi dan persaudaraan. Kepentingan masyarakat, kata dia, harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok.
“Perbedaan latar belakang politik tidak boleh menjadi sekat dalam membangun komunikasi, persaudaraan, serta kerja sama lintas sektoral demi mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok,” tegas Hendrik.
