KAWANNEWS.ID, AMBON – Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Umar A. Lessy, SP, MM, mengakui partainya mengalami kemunduran politik dalam dua pemilu terakhir. Kondisi tersebut menjadi tantangan utama bagi kepengurusan baru Golkar Maluku periode 2025–2030 yang resmi dilantik.
Pada Pemilu 2019 dan 2024, Golkar Maluku gagal mengirimkan wakilnya ke DPR RI. Bahkan, pada Pemilu 2024, partai berlambang pohon beringin itu juga kehilangan posisi dalam unsur pimpinan DPRD Provinsi Maluku.
Umar menegaskan, kepengurusan baru harus menjadikan kondisi tersebut sebagai momentum untuk melakukan pembenahan organisasi sekaligus membangun kembali kekuatan politik Golkar di Maluku.
Ia menargetkan Golkar mampu merebut kembali posisi pimpinan DPRD Provinsi Maluku dan mengembalikan keterwakilannya di DPR RI pada Pemilu 2029.
Untuk mencapai target tersebut, Umar menekankan pentingnya konsolidasi organisasi secara terstruktur, sistematis, dan berjenjang, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa.
Menurut dia, keberadaan struktur partai tidak boleh sebatas formalitas organisasi. Seluruh kader harus aktif bekerja, bergerak dalam satu komando, serta memiliki tujuan politik yang jelas dan terukur.
Umar juga mendorong pembaruan strategi politik dengan memberikan ruang kepada kader muda yang memiliki integritas dan kapasitas. Selain itu, Golkar perlu membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta kalangan profesional.
Ia mengingatkan bahwa kader partai harus hadir di tengah masyarakat sepanjang waktu, bukan hanya ketika momentum pemilu tiba.
Selain pembenahan internal, Umar menilai Golkar Maluku harus memberikan perhatian terhadap persoalan pembangunan di daerah kepulauan.
Sejumlah persoalan yang disorot antara lain ketimpangan pembangunan antarwilayah, tingginya biaya transportasi dan logistik, kemiskinan petani dan nelayan, hingga belum optimalnya pengelolaan potensi kelautan dan energi.
Menurutnya, Golkar harus mampu memperjuangkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Maluku.
Ia menegaskan, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Maluku harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar menjadi potensi yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Dalam kesempatan tersebut, Umar juga menyampaikan aspirasi masyarakat Maluku kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, terkait perjuangan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Abdul Mutalib Sangadji, tokoh perintis kemerdekaan asal Maluku.
Umar mengatakan, perjuangan untuk mendapatkan pengakuan negara terhadap jasa Abdul Mutalib Sangadji telah berlangsung selama puluhan tahun.
Ia mengaku memiliki kedekatan historis dan emosional dengan tokoh tersebut karena berasal dari kampung yang sama, yakni Desa Rohomoni, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.
Karena itu, Umar berharap Bahlil dapat membantu menyuarakan aspirasi masyarakat Maluku kepada pemerintah pusat agar perjuangan tersebut mendapat perhatian.
Menutup sambutannya, Umar mengajak seluruh pengurus Golkar Maluku yang baru dilantik untuk menjaga persatuan, memperkuat soliditas, dan membuktikan kebangkitan partai melalui kerja nyata.
“Kebangkitan tidak cukup diucapkan, tetapi harus diperjuangkan. Kepercayaan tidak cukup dijanjikan, tetapi harus dibuktikan,” tegas Umar.
