JAKARTA — Ketua Umum DPP Holistik, M. Nur Latuconsina, S.H., M.H., meyakinkan publik bahwa kabar mengenai terbitnya Surat Presiden (SURPRES) terkait pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo adalah tidak benar atau hoaks.

M. Nur menjelaskan bahwa mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri memiliki aturan hukum yang tegas. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

“Pimpinan DPR RI dan Komisi III telah memberikan klarifikasi dan memastikan belum ada surat resmi dari Istana terkait pergantian pimpinan Polri,” ujar Nur Latuconsina.

Klarifikasi yang juga telah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI, Bapak Habiburokhman, telah menegaskan bahwa isu terkait dengan masuknya SURPRES pergantian Kapolri sama sekali tidak berdasar. Pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke Pimpinan DPR serta Sekretariat Negara (Setneg), dan hasilnya dipastikan nihil.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, turut menguatkan pernyataan tersebut. Ia menegaskan bahwa DPR RI belum pernah menerima surat resmi maupun melakukan pembahasan terkait rencana pergantian Kapolri.

Melihat berkembangnya isu-isu liar di masyarakat, Ketua Umum DPP Holistik mengimbau publik agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh spekulasi maupun rumor yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Kami menilai bahwa hingga saat ini kinerja Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo masih berjalan secara profesional dalam menjalankan tugas negara dan melayani masyarakat. Ia juga menambahkan bahwa kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit masih sangat dibutuhkan oleh Presiden.