AMBON — Persoalan pemerataan jaringan telekomunikasi dan listrik di wilayah pelosok Maluku menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Maluku. Dalam rapat bersama Telkomsel yang digelar di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Senin (21/9), Ketua Fraksi NasDem DPRD Maluku, H. Ridawan Nurdin, meminta adanya data terpadu mengenai desa-desa yang hingga kini belum teraliri listrik maupun belum mendapatkan layanan telekomunikasi yang memadai.
Ridawan Nurdin, yang akrab disapa Lasongkok, menilai persoalan konektivitas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tidak seharusnya terus dibebankan kepada masyarakat melalui surat-menyurat kepada perusahaan penyedia layanan.
Ia meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Telkomsel, serta PT PLN memiliki dan membuka data bersama mengenai kondisi infrastruktur di desa-desa Maluku.
“Saya mempertegas apakah dari Dinas Infokom, Telkomsel dan PLN punya data bersama terkait desa atau kampung yang belum ada jaringan listrik, atau sudah ada jaringan listrik tetapi jaringan telekomunikasinya lemah atau tidak ada,” ujar Ridawan dalam rapat tersebut.
Menurut dia, apabila data tersebut sudah tersedia, DPRD Maluku meminta data itu disampaikan kepada lembaga legislatif sebagai bahan evaluasi dan pengawasan. Sementara jika belum tersedia, ia meminta agar pendataan segera dilakukan.
Ridawan mengatakan data tersebut penting agar pemerintah daerah dan DPRD dapat mengetahui secara jelas wilayah mana yang masih mengalami kesenjangan akses listrik dan telekomunikasi.
Ia juga menegaskan tidak ingin masyarakat, termasuk ketua adat dan raja negeri, harus berulang kali menyampaikan keluhan kepada pihak perusahaan hanya untuk mendapatkan layanan dasar seperti listrik dan jaringan komunikasi.
Soroti Jaringan Telkomsel di Buru Selatan
Dalam rapat tersebut, Ridawan juga secara khusus menyoroti kondisi jaringan Telkomsel di Kabupaten Buru Selatan, terutama di Desa Leksula dan Waefusi.
Sebagai mantan anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan selama dua periode dan pernah menjadi wakil rakyat dari daerah pemilihan tersebut, ia mengatakan mengetahui secara langsung persoalan konektivitas yang dihadapi masyarakat.
Menurut Ridawan, menara atau tower Telkomsel di Leksula telah berdiri selama lebih dari tiga tahun. Namun, keberadaan infrastruktur tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses internet.
Ia menyebut masyarakat di wilayah tersebut bahkan mendapatkan bantuan akses internet dari penyedia selain Telkomsel.
Persoalan jaringan, kata dia, juga terjadi di Namrole. Ia mengaku menemukan langsung kondisi jaringan internet yang tidak berfungsi ketika berada di wilayah tersebut.
“Di Kota Namrole jaringan internetnya tidak bagus. Kebetulan saya sampai di sana pagi kemarin, saya temukan tidak ada jaringan,” katanya.
Minta Telkomsel Siapkan Solusi Saat Jaringan Terputus
Ridawan juga mengungkit gangguan jaringan BTS yang terjadi di Pulau Buru sekitar tiga bulan sebelumnya. Menurut dia, ketika jaringan terputus, aktivitas masyarakat ikut terdampak karena kebutuhan komunikasi dan layanan berbasis internet menjadi terganggu.
Ia meminta Telkomsel menjelaskan kepada DPRD Maluku mengenai langkah alternatif dan strategi yang disiapkan perusahaan apabila gangguan jaringan kembali terjadi.
Ridawan menilai masyarakat membutuhkan kepastian bahwa gangguan jaringan tidak berlangsung terlalu lama dan terdapat mekanisme penanganan yang jelas.
“Saya pertegas pihak Telkomsel jelaskan ke kita DPRD langkah-langkah alternatif maupun strategis apa yang nanti Telkomsel siapkan ketika persoalan internet ini menjadi masalah, sehingga tidak digantung selama itu,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan tidak adanya kompensasi yang diterima masyarakat atas gangguan jaringan yang disebutnya berlangsung cukup lama.
Pertanyakan Perbedaan Harga Paket Internet
Selain persoalan pemerataan jaringan, Ridawan turut mempertanyakan perbedaan harga layanan internet yang menurutnya dirasakan masyarakat di Maluku dan kawasan Indonesia Timur.
Ia menilai masyarakat di wilayah timur Indonesia semestinya mendapatkan perlakuan yang lebih adil dalam mengakses layanan telekomunikasi.
Dalam rapat tersebut, ia membandingkan harga paket data internet yang menurutnya jauh lebih mahal di Maluku dibandingkan sejumlah wilayah di Pulau Jawa.
“Kenapa di Maluku, khususnya Indonesia Timur, harga paket Telkomsel kita lebih mahal daripada Indonesia tengah, Jawa dan lain-lain?” ujarnya.
Ridawan mencontohkan paket data 50 gigabita yang menurut pengalamannya dapat menghabiskan biaya hingga ratusan ribu rupiah di wilayah Maluku, sementara di Jawa ia menyebut paket dengan kapasitas serupa dapat diperoleh dengan harga yang jauh lebih rendah.
Atas kondisi tersebut, ia meminta Telkomsel memberikan penjelasan mengenai dasar penetapan harga layanan internet di wilayah Indonesia Timur.
DPRD Minta Ada Solusi untuk Masyarakat Maluku
Ridawan menilai persoalan harga dan kualitas jaringan harus dilihat sebagai bagian dari upaya pemerataan akses digital nasional. Menurut dia, masyarakat Maluku memiliki kebutuhan yang sama terhadap internet, baik untuk komunikasi, pendidikan, pekerjaan, perdagangan, maupun pelayanan publik.
Ia juga menyoroti mekanisme masa berlaku paket internet. Menurutnya, kuota yang tidak digunakan pada periode tertentu seharusnya dapat menjadi bahan evaluasi agar konsumen tidak merasa dirugikan.
“Data internet yang tersisa terpotong setiap bulan kalau tidak dipakai,” katanya.
Ia mencontohkan layanan internet rumah yang tetap harus dibayar meskipun tidak digunakan selama beberapa waktu.
Di akhir penyampaiannya, Ridawan meminta Telkomsel segera mencari solusi terhadap persoalan harga paket internet dan kualitas jaringan, terutama di Maluku.
“Saya tegaskan pihak Telkomsel segera cari solusi agar paket internet di Indonesia Timur, khususnya di Maluku, tidak semahal ini,” pungkasnya.
Dorongan tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Maluku untuk mendorong pemerataan infrastruktur telekomunikasi, memperkuat pengawasan terhadap pelayanan publik, serta memastikan masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah 3T tidak tertinggal dalam menikmati akses komunikasi dan teknologi digital.
