Ketua Fraksi DPRD Provinsi Maluku dari Partai NasDem, H. Ridwan Nurdin atau yang akrab disapa Lasongkok Tinggi, menjalani rangkaian reses di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan pada September 2026.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Ketua DPW Partai NasDem Maluku yang juga Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath, agar momentum reses dimanfaatkan untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat sekaligus memberi perhatian terhadap persoalan yang dihadapi warga.
Rangkaian agenda dimulai 8 September 2026 di Kabupaten Buru. Di Desa Parbulu dan Desa Wanakarta, pembahasan berfokus pada kondisi pendidikan, terutama sekolah swasta.
Aspirasi yang diterima berkaitan dengan kebutuhan sarana dan prasarana serta peningkatan mutu Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan lembaga pendidikan swasta lainnya. Persoalan serupa juga muncul dari sekolah di bawah naungan YPPK (Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik).
Menurut Lasongkok Tinggi, keberadaan lembaga pendidikan swasta memiliki peran penting dalam memperluas akses belajar bagi masyarakat. Pemerintah perlu memberikan perhatian yang proporsional terhadap fasilitas dan kualitas pendidikan tanpa membedakan status sekolah.
“Negara tidak boleh memandang sebelah mata sekolah swasta. Mereka juga memiliki kontribusi dalam mencerdaskan generasi bangsa,” ujarnya.
Perhatian juga diarahkan kepada tenaga pendidik. Guru yang mengabdi di lembaga swasta dinilai perlu mendapat kesempatan yang sama dalam kebijakan penyediaan formasi ASN maupun PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, sesuai aturan dan kebutuhan.
Agenda berikutnya berlangsung di Desa Persiapan Waeruba. Di lokasi ini, dialog dilakukan bersama masyarakat, termasuk tokoh pertanian dan nelayan. Berbagai persoalan sektor produksi dan mata pencaharian warga dicatat sebagai bahan untuk dibawa ke tingkat kebijakan.
Perjalanan kemudian berlanjut ke Desa Pohon Batu, Kecamatan Waesama. Dalam kunjungan tersebut, diserahkan bantuan alat tangkap kepada tujuh kelompok nelayan untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Dari wilayah itu, rombongan menuju Desa Waesili. Pertemuan dengan warga difokuskan pada kondisi pertanian serta kebutuhan para petani.
Memasuki 13–14 September 2026, perhatian beralih kepada masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Buru Selatan. Di Kecamatan Leksula, ratusan paket sembako disalurkan kepada warga Desa Ewiri, Desa Waemulang, dan Desa Wanulhelat.
Selain kerusakan lahan dan tanaman, kebakaran serta kondisi panas berkepanjangan turut memperburuk persoalan ketersediaan air bersih. Warga Wanulhelat disebut telah mengalami kesulitan memperoleh air bersih selama sekitar tiga bulan.
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat harus menempuh perjalanan sekitar 1–2 kilometer untuk mendapatkan air bersih. Kondisi tersebut menambah beban warga yang pada saat bersamaan menghadapi dampak kebakaran terhadap sumber penghidupan mereka.
Persoalan air bersih menjadi salah satu kebutuhan mendesak yang perlu mendapat perhatian. Akses terhadap air merupakan kebutuhan dasar masyarakat, terlebih ketika kondisi cuaca kering berkepanjangan memperburuk ketersediaan sumber air.
Penyaluran sembako dilakukan untuk meringankan beban keluarga terdampak. Namun, pemulihan tidak cukup berhenti pada bantuan pangan. Ketersediaan air bersih, pemulihan lahan, tanaman produktif, dan sumber pendapatan masyarakat juga membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Kerusakan tanaman seperti cengkih, pala, kelapa untuk kopra, pisang, dan komoditas lainnya berpotensi mengurangi produksi serta pendapatan rumah tangga. Jika berlangsung dalam waktu lama, kondisi tersebut dapat berdampak pada ketahanan pangan dan pasokan komoditas di tingkat masyarakat.
Penurunan produksi juga berpotensi memberi tekanan terhadap harga kebutuhan pokok. Karena itu, pemulihan ekonomi masyarakat terdampak perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga ketersediaan pangan dan mengendalikan tekanan inflasi.
Seluruh aspirasi yang dihimpun selama rangkaian kunjungan tersebut menjadi bahan untuk diperjuangkan melalui DPRD Provinsi Maluku.
Rangkaian reses itu mencakup sejumlah persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pendidikan, pertanian, perikanan, akses air bersih, hingga pemulihan warga yang terdampak kebakaran hutan dan lahan.
