Jakarta, 12 Agustus 2026 — Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara (PB FORMALUT Jakarta) mendesak PT Nico mempertahankan harga pembelian kelapa sebesar Rp3.000 per butir. Organisasi mahasiswa tersebut menilai penurunan harga berisiko semakin menekan kehidupan ekonomi petani kelapa di Kabupaten Halmahera Utara.
Desakan itu disampaikan Ketua Bidang Ekonomi Kreatif PB FORMALUT Jakarta, Gio Rugery Djoma. Ia menilai harga kelapa yang layak menjadi salah satu penentu keberlangsungan ekonomi masyarakat yang menggantungkan pendapatan pada komoditas tersebut.
“Kami mendesak PT Nico agar tetap mempertahankan harga kelapa di angka Rp3.000 per butir. Jangan sampai petani Halmahera Utara menjadi pihak yang selalu menanggung beban akibat kebijakan harga yang tidak berpihak kepada mereka,” tegas Gio.
Menurutnya, kondisi petani semakin berat di tengah meningkatnya kebutuhan hidup dan biaya produksi. Karena itu, setiap kebijakan yang berdampak terhadap harga jual kelapa dinilai harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat di tingkat petani.
PB FORMALUT Jakarta juga meminta PT Nico membuka ruang dialog dengan petani dan pemangku kepentingan sebelum menetapkan kebijakan harga. Langkah tersebut dinilai penting agar keputusan perusahaan tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.
“Jika harga terus ditekan, petani akan semakin terjepit di ujung rantai ekonomi. Aspirasi mereka tidak boleh diabaikan,” ujar Gio.
PB FORMALUT Jakarta turut mendesak Pemerintah Daerah Halmahera Utara dan instansi terkait mengambil langkah konkret untuk melindungi kepentingan petani kelapa. Pemerintah dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara keberlangsungan usaha perusahaan dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai organisasi mahasiswa asal Maluku Utara, PB FORMALUT Jakarta menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut. Mereka berharap PT Nico segera memberikan kepastian terkait harga pembelian kelapa dan memastikan kebijakan perusahaan tetap memperhatikan kesejahteraan petani.
Bagi PB FORMALUT Jakarta, petani kelapa bukan sekadar bagian dari rantai pasok industri, tetapi merupakan kelompok masyarakat yang harus mendapat perlindungan agar roda ekonomi daerah tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara dapat terjaga.
