AMBON — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon mendesak pemerintah memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul munculnya kabut atau asap yang menyelimuti Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir.
Ketua Bidang HMI Cabang Ambon, Yahya Ngabalin, mengatakan kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah, kata dia, harus memastikan sumber asap, kualitas udara, arah pergerakan massa udara, serta potensi titik api berdasarkan data dan pemantauan lembaga teknis.
Pernyataan itu disampaikan Yahya saat diwawancarai wartawan KawanNews di Kafe JMP, Ambon, Sabtu, 3 Oktober 2026.
“Pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus bergerak cepat. Masyarakat membutuhkan kepastian informasi sekaligus perlindungan. Jangan sampai kita baru bertindak setelah kondisi semakin memburuk,” ujar Yahya.
Ia meminta Pemprov Maluku dan Pemkot Ambon memperkuat koordinasi dengan BNPB/BPBD, BMKG, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, serta instansi terkait. Koordinasi juga dinilai penting apabila sumber asap berasal dari wilayah di luar Maluku.
Menurut Yahya, pemerintah perlu mengevaluasi kesiapan armada pemadam kebakaran, peralatan pendukung, serta personel, terutama di wilayah yang memiliki risiko karhutla.
“Kalau ancaman karhutla semakin meningkat, penambahan armada pemadam dan peralatan penanggulangan kebakaran harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai ketika terjadi kebakaran besar, kita baru menyadari kapasitas penanganan kita terbatas,” katanya.
Yahya menilai penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman setelah api membesar. Pemerintah perlu memperkuat pencegahan, deteksi dini, pemantauan titik panas, kesiapan personel, hingga sistem peringatan kepada masyarakat.
Data BMKG per 30 September 2026 menunjukkan kondisi kering masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Pada hari yang sama, BMKG mendeteksi 322 titik panas di wilayah Papua dan Maluku dengan tingkat kepercayaan tinggi. BMKG menyebut kondisi tersebut berpotensi berkaitan dengan kejadian karhutla, terutama di wilayah yang mengalami periode kering cukup panjang.
Lima Langkah yang Didorong HMI
HMI Cabang Ambon mendorong pemerintah melakukan lima langkah utama, yakni:
- Memperkuat mitigasi dan deteksi dini karhutla di wilayah Maluku.
- Menambah armada dan peralatan pemadam sesuai kebutuhan serta karakteristik geografis wilayah kepulauan.
- Memantau kualitas udara dan sebaran asap secara berkala serta membuka informasi tersebut kepada masyarakat.
- Menyiapkan skema perlindungan dan penyelamatan warga, terutama kelompok yang rentan terhadap dampak kualitas udara.
- Memperkuat koordinasi pemerintah daerah dan pusat apabila terjadi karhutla lintas wilayah.
“Keselamatan warga harus menjadi prioritas. Pemerintah tidak boleh hanya memadamkan api, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak mendapatkan informasi, perlindungan, dan langkah penyelamatan yang jelas,” ujar Yahya.
Ia juga meminta pemerintah menyampaikan informasi resmi secara cepat dan mudah dipahami agar masyarakat tidak panik serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
“Kami mendesak pemerintah bergerak cepat, bukan panik ketika bencana sudah terjadi. Mitigasi harus dimulai sekarang, armada harus disiapkan, dan keselamatan warga harus menjadi prioritas utama,” kata Yahya.
