AMBON – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kosgoro 1957 ke-69 dimanfaatkan Barisan Muda Kosgoro 1957 (BMK 1957) Provinsi Maluku untuk menyerap aspirasi masyarakat kecil. Melalui kegiatan berbagi makanan bersama tukang becak di pusat Kota Ambon, Jumat (13/11/2026), organisasi tersebut menghimpun sejumlah persoalan yang dihadapi pekerja sektor informal.
Ketua BMK 1957 Provinsi Maluku, Friady Toisuta, bersama sejumlah pengurus dan kader turun langsung menemui para tukang becak. Selain membagikan makanan, mereka berdialog mengenai kondisi pekerjaan, perlindungan sosial, dan kebutuhan ekonomi para pengayuh becak.
Kegiatan tersebut tidak berhenti pada aksi berbagi. BMK 1957 juga menggalang dukungan para tukang becak melalui tanda tangan pada spanduk aspirasi bertajuk “Dari Becak untuk Ambon”.
Dari pertemuan itu, BMK 1957 merumuskan lima poin rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah Kota Ambon. Rekomendasi tersebut dijadwalkan diserahkan kepada Wakil Wali Kota Ambon sekaligus ketua PDK Kosgoro 1957 Provinsi maluku, Ely Toisuta , pada Rabu (18/11/2026), di Kantor Wali Kota Ambon.

Lima rekomendasi itu mencakup perlindungan sosial melalui fasilitasi akses BPJS Ketenagakerjaan, pendataan penerima bantuan sosial secara transparan, pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan dan pendampingan usaha, penyediaan lokasi mangkal yang layak, serta pendataan resmi seluruh tukang becak di Kota Ambon.
Selain itu, BMK 1957 mengusulkan pemeriksaan kesehatan gratis secara berkala bagi para tukang becak.
Friady mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap masyarakat yang selama ini bekerja di sektor informal. Menurut dia, aspirasi masyarakat perlu didengar secara langsung agar kebijakan pemerintah dapat menjawab kebutuhan mereka.
Ia berharap lima rekomendasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kota Ambon dalam penyusunan program kerja tahun 2027, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja informal.
BMK 1957 juga menegaskan posisinya sebagai mitra strategis sekaligus mitra kritis pemerintah. Organisasi itu menyatakan siap mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sekaligus memberikan masukan terhadap program yang belum menjawab kebutuhan publik.
Bagi BMK 1957, pembangunan kota tidak cukup hanya diukur melalui kemajuan infrastruktur dan penataan wajah perkotaan. Perlindungan sosial, kesempatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat kecil juga menjadi bagian penting dari keberhasilan pembangunan.
Melalui momentum HUT ke-69 Kosgoro 1957, BMK 1957 Provinsi Maluku ingin menegaskan bahwa organisasi kepemudaan tidak semestinya hanya hadir dalam kegiatan seremonial. Kehadirannya juga harus mampu menyerap aspirasi dan mendorong lahirnya kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Rencana penyerahan lima rekomendasi kepada Pemerintah Kota Ambon pada 18 November mendatang menjadi langkah lanjutan dari aspirasi yang telah dihimpun di jalanan. BMK 1957 berharap usulan tersebut dapat ditindaklanjuti menjadi program nyata bagi kesejahteraan tukang becak di Kota Ambon.


















